Mulawarman: NA Copot Lutfie karena Takut Ketahuan Boroknya
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Eks wartawan senior, Mulawarman mengkritik keras Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) yang mencopot Kepala Inspektorat Sulsel Lutfie Natsir. Ia menduga pencopotan Lutfie berkaitan dengan temuan Inspektorat soal kebijakan NA sebagai gubernur.
Ia pun menuding NA sengaja mencopot Lutfie karena takut borok kebijakannya bocor ke publik. Olehnya, menurut Mulawarman, temuan Inspektorat bukan rahasia negara, bahkan harus diumumkan.
“Wajib bagi Pak Lutfie memberi tahu temuannya atas kebocoran anggaran dan penyimpangan anggaran kepada wartawan, jika wartawan bertanya atau menanyakannya,” kata Mulawarman, dalam keterangan yang diterima sulselsatu.com, Senin (10/6/2019).
Menurut Mulawarman, pencopotan Lutfie sesungguhnya adalah upaya pengalihan masalah dari seorang Nurdin Abdullah.
Ia menyebut NA bukan marah karena strategi Pemprov bocor atau dibocorkan. Tetapi mantan Bupati Bantaeng itu marah atas informasi dugaan bagi-bagi proyek Pemprov ke orang terdekat NA.
Atas hal itu, lanjut Mulawarman, NA juga marah ke seluruh anggota tim Pokja 30 yang telah tuntas melakukan lelang dan mengumumkan nama perusahaan pemenang lelaang proyek Pemprov Sulsel. Hal itu juga terjadi usai NA mengumumkan akan mencopot pejabat Pemprov, Senin pagi.
“Nilai seluruh proyek yg akan dilelang tahun ini, hampir mencapai Rp3 triliun,” katanya.
“Pokoknya Tim Pokja ini selalu kena marah setiap selesai mengumumkan nama perusahaan pemenang lelang. Kenapa marah, karena mungkin pemenang lelangnya tidak cocok dengan selera Nurdin Abdullah. Ditambah diumumkannya hasil lelang itu di media dengan judul bagi-bagi proyek. Marah besarlah dia,” imbuh Mulawarman.
Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari “orang dalam” Pemprov Sulsel. Mengingat, Mulawarman pernah lama menjadi wartawan di lingkungan Pemprov Sulsel sejak era gubernur Prof Amiruddin hingga Amin Syam.
“Jadi banyaklah ASN di Pemprov Sulsel kenal baik saya. Belakangan ini, banyak yang curhat ke saya. Kebanyakan dari mereka membanding-bandingkan kepemimpinan Nurdin Abdullah dengan gubernur-gubernur Sulsel sebelumnya. Mereka juga mengatakan kelambanan birokrasi di Pemprov Sulsel, bukan karena kinerja ASN yang lamban. Tetapi karena mereka di Pemprov harus selalu menunggu arahan dan petunjuk dari staf ahli dan staf khusus Gubernur, sebelum mereka bekerja dan menjalankan program,” tutur Mulawarman.
Ia juga menyebut jika ASN Pemprov Sulsel kerap geram lantaran dianggap tak tahu apa-apa oleh NA, dibandingkan dengan orang-orang yang diangkatnya menjadi staf ahli dan staf khusus.
Karenanya, ASN di Pemprov sangat berharap DPRD Sulsel benar-benar menggelar hak angket dan meminta penjelasan kinerja Nurdin Abdulah.
Mulawarman pun meminta NA agar mengoreksi gaya kepemimpinannya.
“Jangan pake gaya di Bantaeng di Sulsel. Ini Sulsel bukan Bantaeng, Pak. Dari segi luas dan jumlah penduduknya saja jauh beda. Jadi wajib perlakuan berbeda pula,” katanya.
“Dan sudahilah itu pencitraan. Percuma Nurdin Abdullah membayar mahal PR, kalau hanya bisa menyarankan Pak Nurdin meresmikan Puskesmas di kelurahan,” tambah Mulawarman.
Ia juga mengingatkan NA bahwa rakyat berhak mengevaluasi kinerja pemerintahannya setiap saat. Sebab, Nurdin Abdullah berkontrak langsung dengan rakyat yang memilihnya untuk memimpin Sulsel.
Sementara, anggota DPRD Sulsel punya hak konstitusional mengevaluasi Nurdin Abdullah sekali dalam setahun. Dan bisa lebih, jika Nurdin Abdullah melakukan kesalahan yang dianggap fatal.
“Hanya pemimpin yang tidak tau arah kepemimpinannya dan tidak memiliki visi yang takut dievaluasi oleh rakyat yang dipimpinnya,” tutup Mulawarman.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News