Pemkot Minta Bantuan KPK Ungkap Dalang Penguasaan Fasum Fasos

“Itu harapan kami. Saya kira datanya sudah ada di KPK, jadi sisa ditunggu bagaimana hasilnya. Semoga kasus ini bisa secepatnya terungkap,” katanya, Rabu (12/6/2019). 

Iqbal menyebut bahwa saat ini, beberapa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang sebelumnya dikuasai pengembang sudah dikembalikan kepada pemerintah kota.

“Kini sudah dalam tahap pendataan, proses administrasi,” katanya.

Kendati demikian, Iqbal menilai bahwa penguasaan swasta terhadap sejumlah aset fasum-fasos Pemkot Makassar terdapat unsur kesengajaan. Pasalnya, dari hasil pengamatanya, ia menyebut terdapat beberapa kejanggalan dalam proses pengusutannya.

“Beberapa data sengaja dihilangkan,” sebutnya. 

Maka dari itu, Iqbal menekankan agar penelusuran terhadap sejumlah fasum-fasos harus diusut tuntas.

“Apalagi kita sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelasnya. 

Sebelumnya, Mantan Wali Kota Makassar  Moh Ramdhan Pomanto bersama tim penyelamat aset dan KPK melakukan peninjauan disejumlah titik fasum fasos yang diduga bermasalah.

Dari titik yang ditinjau oleh KPK yang dipimpin langsung oleh Korsupgah Wilayah VIII KPK RI, Alamsyah Malik Nasution, 10 SKK yang diserahkan ke pihak Kejari Makassar ada didalamnya.

Adapun titik yang pernah ditinjau oleh KPK bersama Kejari dan Pemkot Makassar, yakni, GMTD, Terminal Toddopuli, CCR, Terminal Daya, lahan pergudangan di Jalan Tol Ir. Sutami, Makasaar, fasum-fasos di Jalan Faisal.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan