SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pelaku usaha di Makassar, khususnya pelaku usaha perhotelan agar bersedia memasang alat perekam pajak di hotel yang mereka kelola.
Hal itu ditegaskan oleh Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution, dalam kunjungannya ke Balai Kota Makassar, Selasa (2/7/2019).
“Kita dorong hotel harus memiliki alat rekam. Tadi saya evaluasi belum bagus. Saya mau dorong pokoknya nggak ada cerita, saya paksa pokoknya harus pasang itu. Kalau hotel tidak mau pasang, saya udah sarankan tutup aja usaha itu,” kata Adliansyah.
Baca Juga : Appi-Aliyah Prioritaskan Infrastruktur Pulau, Anggaran 2025 Didesain Efisien dan Tepat Sasaran
Menurutnya, pemasangan alat perekam pajak tersebut merupakan bagian dari kewajiban pengusaha untuk menyetor pajak. Jika ada pengusaha yang enggan memasang alat tersebut, maka tentu akan dipertanyakan alasannya.
KPK pun menargetkan agar Pemkot Makassar bisa bertindak tegas untuk segera memasang alat perekam pajak tersebut di setiap tempat usaha, khususnya hotel.
Adliansyah menambahkan, jika pelaku usaha menunggak pajak maka masih ada cara lunak yakni ditagih terlebih dahulu dengan cara menyurati atau mendatangi langsung pelaku usaha.
Baca Juga : Menjemput Harapan dari Pulau Terluar Makassar, Langkah Munafri Arifuddin Menghapus Kesenjangan
“Nanti kalau udah mentok sama kita, ya silakan kita melibatkan teman-teman kejaksaan untuk membantu penagihan secara hukum. Bisa digugat itu kalau dia gak bayar itu,” pungkasnya.
Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar