Wujudkan Hak Atas Pangan, IDP Minta Era Kompetisi Diakhiri dan Sambut Era Kolaborasi

SULSELSATU.com, MASAMBA – Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk mewujudkan hak atas pangan tidaklah main-main. Salah satu wujud komitmen itu adalah membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP), menyebutkan betapa besar komitmen pemerintah untuk mewujudkan hak atas pangan, meski tantangan yang akan dihadapi pun tidaklah mudah.

“Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan hak atas pangan sangatlah besar, meski tantangan yang kita hadapi juga tidaklah sedikit. Untuk itu, mulai hari ini, era kompetisi kita akhiri dan era kolaborasi kita mulai,” tutur IDP dalam sebuah pertemuan dengan Oxfam, yang juga dihadiri Kadis Pertanian dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, di ruang Command Center Kantor Bupati Luwu Utara, Selasa (9/7/2019).

Kerja sama dan sinergi yang dibangun bersama dengan Oxfam diharapkan mampu memberikan andil besar terhadap terwujudnya hak atas pangan tersebut. Hanya dengan membangun kolaborasi dan sinergi, lanjut IDP, hak atas pangan tersebut bisa diwujudkan.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama dan sinergi yang telah kita bangun dalam beberapa waktu terakhir ini,” kata bupati perempuan pertama di Sulsel ini.

Sementara itu, Project Manager Oxfam di Indonesia, Widiyanto, menyebutkan, salah satu project Oxfam di Indonesia adalah pemenuhan hak atas pangan, dengan cara melakukan penguatan akses dan kontrol terhadap produsen pangan, utamanya yang berskala kecil.

Di mana Oxfam akan bekerja sama dengan petani, nelayan, buruh dan sebagainya.

“Kedatangan kami selain bersilaturahmi, juga berharap dukungan dari Pemda,” kata Widiyanto.

Selain itu, Widiyanto juga mengutarakan keinginannya untuk terus berupaya melakukan kerja sama dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, seperti pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pengurangan ketimpangan dan sebagainya.

“Kami memiliki program yang akan diimplementasikan yaitu penguatan tata kelola pertanian, serta penguatan kapasitas dewan ketahanan pangan,” katanya.

Bukan itu saja, Oxfam juga akan melakukan penguatan komisi pengawasan pupuk dan pestisida, integrasi pemetaan dan perencanaan tata guna lahan partisipatif dalam inisiatif perluasan wilayah kelola rakyat dan kebijakan ruang daerah dan nasional, implementasi Perpres reforma agraria melalui usulan lokasi prioritas reforma agraria dan pengembangan desa maju reforma agraria, serta sinergi dalam pemberdayaan ekonomi antara pemda dan masyarakat.

Editor: Kink Kusuma Rein

Cek berita dan artikel yang lain di Google News