PPP Berharap Diberi Dua Kursi Menteri di Kabinet Jokowi
SULSELSATU.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan berharap mendapat dua kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut dia, PPP saat ini sangat solid memberikan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Insyaallah lebih dari sebelumnya. Minimal dua, Harapannya begitu,” kata Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, seperti dilansir CNNIndonesia, Senin (22/7/2019).
Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, PPP mendapat satu kursi menteri. PPP mendudukan kadernya, Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama.
Menurutnya, partai berlambang Kakbah memiliki sejumlah kader yang bisa dipilih Jokowi untuk mengisi kursi kabinet. Ia yakin, jika kader PPP dipercaya untuk membantu di kabinet akan mampu memberikan kemampuan terbaiknya.
“Banyak kader PPP dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan dapat mengisi kabinet Pak Jokowi – KH Ma’ruf Amin,” katanya.
Kata Ade, sebagai partai koalisi, PPP siap terus bekerja dengan Jokowi sampai akhir masa pemerintahan lima tahun ke depan.
Direktur Hukum dan Advokasi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin itu menyebut partainya kini semakin solid usai menggelar Mukernas IV yang berlangsung pada 19-20 Juli di kota Serang Banten.
Selain semakin solid, PPP menurutnya semakin siap untuk ikut mensukseskan pemerintahan Joko Widodo periode kedua yang kali ini berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin.
“Kami sebagai kader PPP menyambut baik soliditas partai ini. PPP juga siap mensukseskan pemerintahan Jokowi,” kata Ade.
Kata dia, sejalan dengan beberapa poin hasil rekomendasi yang telah disepakati Peserta Mukernas IV, Ade Irfan yakin Indonesia akan menjadi lebih maju di pemerintahan Jokowi periode kedua.
Sejumlah poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Mukernas PPP antara lain, mengawal pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo dalam memperjuangkan program pemerintah yang sesuai dengan aspirasi umat Islam.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga didorong untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
PPP juga memutuskan memperbaiki sistem pemilu, baik pilpres maupun pileg, agar dipisah. PPP menilai penyatuan penyelenggaraan pilpres dan pileg memperlambat kalender politik nasional.
“Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Indonesia optimis untuk bersaing di dunia internasional,” katanya.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News