IDP Beri Jawaban Pandangan Fraksi Soal Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018
SULSELSATU.com, LUTRA – Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara (Senin, 22/07).
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi atas apresiasi yang diberikan dengan openi BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah T. A 2018.
“saya berharap semoga apresiasi ini memberi semangat bagi kami untuk peningkatan kinerja pemda pada seluruh bidang urusan dan kewenangan dan terkhusus dalam perbaikan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efesien, transparan dan akuntabel guna peningkatan kesejahteraan masyarakat luwu utara” ujarnya.
Selain itu, yang menjadi fokus utama ada 4 hal yang perlu mendapat jawaban dan penjelasan terkait dengan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 yaitu pendapatan daerah belum maksimal, kontribusi PAD masih rendah dan pendapatan transfer pemerintah pusat, laporan pinjaman dana daerah atau dana bergulir, penerapan perda nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dan kinerja belanja daerah khususnya belanja pembangunan fisik yang tidak dapat dilaksanakan dan menyebrang ke tahun berikutnya.
“saya menilai hal ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang berkinerja dan berakuntanbilitas yang berorientasi pelayanan publik secara bertahap akan lebih baik” tutupnya.
Dalam kesempatan ini, Bupati Luwu Utara juga mendengar pendapat 7 fraksi tentang 5 buah ranperda yakni ranperda tentang lembaga penyiaran publik lokal radio kabupaten luwu utara 100 FM, ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil, ranperda tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten luwu utara no. 2 tahun 2016 tentang kewenangan desa serta ranperda inisiatif DPRD tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah tahun 2019-2023 dan ranperda tentang desa wisata yang mana seluruh fraksi menyetujui 5 ranperda tersebut. (rls)
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News