Logo Sulselsatu

Pemprov Tak Usul Kuota Guru untuk CPNS 2019, Pol-PP Terbanyak

Asrul
Asrul

Jumat, 09 Agustus 2019 18:57

Ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjalani tes SKD yang menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test) di Gedung RRI, Jalan Riburane, Makassar, Jumat (26/10/2018). (Sulselsatu/Moh Niaz Sharief)
Ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjalani tes SKD yang menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test) di Gedung RRI, Jalan Riburane, Makassar, Jumat (26/10/2018). (Sulselsatu/Moh Niaz Sharief)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Data usulan CPNS Pemprov Sulsel beredar ke publik. Pada seleksi CPNS 2019, pemprov mengusulkan kuota 151.

Dari data yang beredar tersebut, tak satupun formasi guru yang diakomodasi untuk CPNS. Jabatan fungsional PNS yang totalnya 151 formasi hanya akan diisi oleh tenaga kesehatan, tenaga sosial, serta Satpol PP.

Dari jumlah tersebut Satpol PP mendapat jatah terbanyak dengan 84 formasi. Akan tetapi jenjang pendidikan yang diterima di Satpol PP yakni untuk juruan SLTA sederajat.

Baca Juga : Kejar Target Eliminasi TBC, Pemprov Sulsel Terbitkan Pergub

Sementara usulan PPPK didominasi oleh formasi guru. Ada guru akuntansi, guru bahasa Arab, guru bahasa Jerman, guru bimbingan konseling, guru matematika serta guru untuk sejumlah mata pelajaran lain.

Kepala badan Kepegawaian daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun Said mengatakan, usulan ke KemenPAN-RB dan BKN sudah sesuai dengan pertimbangan OPD.

Termasuk untuk posisi tenaga pengajar (guru) yang sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Dinas Pendidikan Sulsel.

Baca Juga : Satgas Percepatan Investasi Sulsel Dibentuk, Target Pertumbuhan Ekonomi Hingga 8 Persen

Sesuai arahan pusat kata Asri, PPPK untuk formasi guru, untuk mengakomodasi guru K2. “Sesuai dengan petunjuk dan arahan KemenPAN-RB, diperioritaskan bagi tenaga guru eks K2, sehingga menindaklanjuti hal tersebut, Disdik mengusulkan tenaga guru dari formasi P3K,” katanya .

Sekretaris Povinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani pertimbangan untuk tidak mengusullan formasi guru yang diakomodasi untuk CPNS dan hanya mengusulkan tenaga guru dari formasi non-PNS agar mereka yang lulus mudah diberhentikan jika membuat kesalahan.

“Mungkin lebih praktis jadi pegawai kontrak. Sebenarnya juga ke depan lebih gampang berhentikan orang juga kalau cuman kontrak kalau PNS sulit untuk memberhentikan orang kalau berbuat kesalahan, mingkin karena itu berpikir lebih bagus P3K.” Katanya.

Baca Juga : Berpihak ke Petani, Prof Zudan Diganjar Anugerah Perkebunan 2024

Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...