Pemkab Wajo Gelar Rakor Optimalisasi Penyerapan Gabah
SULSELSATU.com, WAJO – Pemkab Wajo menggelar rapat koordinasi dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) dalam rangka optimalisasi penyerapan gabah dan beras antara pengusaha.
Rakor yang digelar di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Wajo, Selasa (20/8/2019) ini turut dihadiri Divre Bulog Sulelbar, Bulog Wajo, KTMA, dan pimpinan cabang perbangkan se Kabupaten Wajo.
Bupati Wajo Amran Mahmud berkomitmen akan menjaga dan membantu Bulog terkait stabilisasi harga, keterjangkauan, dan ketersediaan cadangan beras untuk pemerintah dengan melakukan berbagai upaya.
“Sebagai salah satu lumbung padi nasional sudah sepantasnya kita terus berbenah dan berusaha bagaimana mencapai aspek target tersebut, kita punya program untuk terus menjaga stabilitas harga bahkan ke depannya kita ingin mem-backup dengan berbagai upaya termasuk resi gudang agar petani betul-betul terlindungi dan terus bersemangat untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi dan kualitas pertanian kita di Wajo,” ujar Amran.
Untuk bersaing dengan kabupaten lain kata Amran, Pemkab Wajo akan memfasilitasi para pengusaha penggilingan padi dalam hal permodalan.
“Agar para pengusaha bisa berdaya demi memulihkan kembali citra Wajo sebagai lumbung padi nasional,” kata dia.
Di tempat yang sama, Ketua Perpadi Wajo, Amran MN mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan harga jual gabah oleh petani saat ini berada dikisaran Rp4.550-4.600 per kg. Sedangkan pengepul menjual kepada pedagang dengan harga Rp4.800 per kg.
“Jadi selisihnya kurang lebih Rp250, padahal seharusnya pengepul memperoleh keuntungan paling banyak Rp100 per kg,” kata Amran MN yang baru dilantik pada Maret lalu.
Untuk itu, menurutnya dalam hal metrologi sebaiknya dilakukan kalibrasi timbangan secara berkala oleh Dinas Perdagangan dengan dibantu anggota TNI demi menghindari hal-hal yang bisa merugikan petani.
Selain kalibrasi timbangan, Amran MN juga meminta dilakukan pengawasan terhadap waktu penimbangan yang sering dilakukan pada malam hari.
“Kami berharap para pengepul gabah di lapangan memiliki legalitas dari pemerintah daerah untuk beroperasi dan bertransaksi dengan petani,” harap dia. (rls)
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News