ASN Wajib Pindah ke Kaltim, Pemerintah Siapkan Rumah dan Transportasi

SULSELSATU.com, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengungkapkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib ikut pindah ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ia menyebut semua ASN yang pindah akan mendapatkan fasilitas rumah dari pemerintah.

Fasilitas itu diyakini Syafruddin akan memudahkan para ASN yang semula tinggal dan bekerja di Jakarta.

“Justru ASN yang pindah ke sana itu lebih efisien. Paling tidak fasilitas perumahan sudah disiapkan negara, tidak akan mengontrak atau beli-beli rumah seperti sekarang,” ujar Syafruddin, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia, Selasa (27/8/2019).

Pemerintah, lanjut dia, juga akan menyediakan fasilitas transportasi bagi ASN yang pindah. Sebab, jarak rumah dengan lokasi kerja para ASN diprediksi tak akan terlalu jauh seperti di Jakarta.

Para ASN, menurut Syafruddin, dapat menyimpan utuh gaji dan tunjangannya karena tak perlu mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal maupun transportasi.

“Gaji utuh, tunjangan utuh, anak sekolah tidak perlu diantar mobil atau ojek karena cukup jalan kaki. Semua fasilitas akan ada untuk anak, sekolah, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya,” katanya.

Kepindahan para ASN ke Kaltim ini, kata dia, akan dilakukan secara bertahap oleh Bappenas. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak bersabar menunggu kajian teknis dari pemerintah.

“Ada step-nya nanti, enggak langsung ‘blek’. Kita lihat ibu kota Australia di Canberra, ibu kota Belanda di Den Haag, yang terdekat Putra Jaya di Malaysia. Kan enggak ribet-ribet amat, enggak gaduh juga pindahnya,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Syafruddin memperkirakan akan ada 180 ribu ASN yang pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru.

“Kita sudah data, yang akan pindah itu ASN di kementerian pusat, bukan daerah, bukan DKI. Itu yang di tingkat pusat jumlahnya 180 ribu ASN,” ujar Syafruddin.

Syafruddin meminta agar pemindahan ASN ini tak ditanggapi berlebihan. Menurutnya, jumlah itu tak lebih dari jumlah penduduk satu kabupaten di Indonesia. Selain ASN, presiden, wakil presiden, dan lembaga negara lain juga akan ikut pindah ke Kaltim.

“Jadi yang pasti pindah itu presiden, wapres, dan seluruh kementerian akan pindah. Kemudian lembaga-lembaga yang mengurusi pusat, lembaga legislatif, dan lembaga negara lain,” ucap Syafruddin.

Sementara bagi ASN yang menolak, Syafruddin menegaskan ketentuan itu telah diatur dalam UU ASN yang salah satunya menjelaskan kewajiban untuk mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia.

“Sudah ada UU-nya, tidak usah bicara sanksi. TNI/Polri, ASN sudah terikat negara ketika dia masuk. Janjinya kepada bumi pertiwi kita, tidak ada bedanya,” katanya.

Dari jumlah tersebut, 30 persen di antaranya tak akan ikut pindah karena pensiun. Nantinya ASN yang pensiun, kata dia, akan digantikan ASN muda periode perekrutan 2017 hingga 2019.

“Mereka itu sebagian akan pensiun, paling tidak ada yang tahun ini, tahun depan, atau nanti 2021 sampai 2024. Jadi tentu yang akan menduduki posisi baru itu ASN muda,” tuturnya.

Pernyataan Syafruddin ini berbeda dengan sebelumnya yang memperkirakan 800 ribu ASN akan pindah ke ibu kota baru. Namun ia tak menjelaskan secara rinci soal jumlah tersebut.

Sementara dari pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut akan ada sekitar 600 ribu ASN yang pindah. Sedangkan sisanya bertugas di Jakarta.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan ibu kota baru berada di dua kabupaten di Kaltim yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Mantan Wali Kota Solo ini beralasan Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan. Selain itu lokasi geografinya berada di tengah kepulauan nusantara.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel