SULSELSATU.com, JAKARTA – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto angkat bicara soal sindiran sejumlah pihak mengenai penggunaan mobil Esemka sebagai mobil dinas menteri hingga kepresidenan. Menurut dia, sindiran itu tak tepat diberikan lantaran mobil Esemka yang baru dirilis berjenis pikap.
“Ya kan dia baru produksi mobil pikap, mobil menteri mobil apa? Pikap? Menteri pakai pikap, memang semua barangnya apa?” ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (11/9/2019).
Menurutnya, bila Esemka sudah memproduksi jenis mobil lain, terutama yang bisa digunakan untuk dinas kementerian dan kepresidenan, tentu bukan hal yang salah untuk dipertimbangkan ke depan. Toh, yang terpenting, sambungnya, kualitas mobil Esemka tidak kalah dibandingkan dengan mobil pabrikan lain yang berstandar internasional.
Baca Juga : Warisan Utang Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran
“Jangka waktu ke depan, kalau ada desain seperti SUV, tidak ada masalah. Kemarin kan sudah dibikin SUV prototype, nah itu multiplatform juga, multiplatform salah satunya perusahaan basisnya Eropa juga,” terangnya.
Sindiran soal Esemka seharusnya menjadi mobil dinas kementerian dan kepresidenan datang dari berbagai pihak. Salah satunya, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil.
Ia sempat melempar pernyataan agar Jokowi mengganti mobil dinas kepresidenan dengan seri Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard dengan mobil Esemka. Pernyataan tersebut dilemparnya ke publik sehari setelah kepala negara meresmikan pabrik perdana l PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) di Boyolali, Jawa Tengah, yang memproduksi mobil Esemka.
Baca Juga : Jokowi Sebut Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ini Alasannya
“Karena itu harus diawali oleh presiden dulu menggunakan mobil merek Esemka sebagai mobil kepresidenan, tak menggunakan Alphard, Mercy,” kata Nasir.
Tak hanya itu, Nasir turut meminta agar pihak pabrik yang memproduksi Mobil Esemka untuk transparan dan terbuka soal komponen mobil yang digunakan saat ini. Ia menyatakan seharusnya dijabarkan apakah komponennya 100 persen berasal dari dalam negeri atau impor dari luar negeri.
“Ya kan harus diketahui, komponen-komponennya apakah dari lokal atau dari luar. Kemudian ciri-cirinya seperti apa, apakah mirip mobil luar atau seperti apa,” ucapnya.
Baca Juga : Resmi Dipecat! Jokowi, Gibran, dan Bobby Bukan Lagi Kader PDIP
Selain itu, Nasir menyarankan agar Jokowi tak terburu-buru untuk menetapkan Esemka menjadi mobil nasional seperti janjinya ketika masih menjabat sebagai wali kota Solo, beberapa tahun lalu. Sebab, Indonesia masih trauma terhadap proyek mobil nasional yang pernah diterapkan saat zaman Orde Baru melalui proyek Mobil Timor yang kandas di tengah jalan.
“Jadi enggak boleh buru-buru juga menetapkan Esemka jadi mobil nasional karena kita punya pengalaman buruk saat Orde Baru ya, yang tak lain adalah puteranya presiden (Soeharto) sendiri. Ini harus hati-hati juga,” tuturnya.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar