Logo Sulselsatu

Ketua Kadin Sebut Revisi UU KPK Baik untuk Iklim Investasi

Asrul
Asrul

Kamis, 19 September 2019 10:57

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani menyebut pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berdampak positif bagi iklim investasi. Menurut dia, revisi UU KPK ini memberikan kepastian di dalam negeri.

“Saya rasa dari kami dunia usaha dengan adanya kepastian menjadi lebih baik, yang penting buat kami sudah disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pastinya sudah mendapatkan masukan dari banyak pihak,” kata Rosan, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, pemerintah dan DPR tak mungkin membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Terlebih, kedua pihak juga tentu telah berdiskusi dengan berbagai kalangan. Maka itu, ia yakin revisi UU KPK tak akan menghambat investasi ke depannya.

Baca Juga : Percepat Digitalisasi UMKM, Telkom dan KADIN Sepakat Kerja Sama

“Positif lah orang apa-apa jangan berpikiran negatif, semua sudah melalui pembahasan yang panjang. Insya Allah pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih berkembang,” katanya.

Diketahui, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa (17/9) kemarin. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020.

Namun, revisi UU KPK ini sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, seperti pegiat antikorupsi dan KPK sendiri. Meski begitu, revisi UU KPK ini jalan terus.

Baca Juga : IOH Buka Pendaftaran IDCamp X KADIN 2023, Pemenang Akan Diberi Beasiswa

Bahkan Presiden Joko Widodo sudah menyetujui sejumlah poin dalam revisi UU KPK tersebut, termasuk soal dewan pengawas dan SP3 yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK.

Kendati begitu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilahkan kepada masyarakat yang ingin menggugat hasil revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lagi pula, DPR, katanya, sudah sering menghadiri gugatan masyarakat terhadap beragam produk legislasi yang telah dihasilkan.

“DPR sudah menghadiri gugatan itu, sudah ratusan kali. Saya saja sudah hadir berkali-kali, tidak ada masalah. (Gugatan ke MK) mekanisme dalam negara demokrasi,” pungkas Fahri.

Baca Juga : VIDEO: Soal Kandidat Kadin Pusat, Sulsel Belum Bersikap

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Bisnis21 April 2025 17:18
Kinerja Operasional Pelindo Regional 4 Tumbuh Positif Triwulan I 2025
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 mencatat peningkatan kinerja positif secara konsolidasi selama triwulan I 2025 dibandingkan periode yang s...
Makassar21 April 2025 17:10
Bapenda Makassar Tertibkan Reklame Liar, Siapkan Master Plan Penataan Iklan
SULSELSATU.com MAKASSAR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menegaskan komitmen Pemerintah Kota dala...
Hukum21 April 2025 16:55
Polres Takalar Dalami Kasus Dugaan Pemotongan 10 Persen Dana BOP di Sekretariat Dewan DPRD Takalar
SULSELSATU.com, TAKALAR – Kepolisian Resort (Polres) Takalar terus mendalami kasus dugaan kasus pemotongan 10 persen dana Biaya Operasional (BOP...
Makassar21 April 2025 16:24
PLN dan Kapolda Sulsel Silaturahmi Perkuat Sinergi Mendukung Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan di KTI
Memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi Wisnu Kuntjoro Adi melakukan kunjungan audiensi d...