Logo Sulselsatu

Ketua Kadin Sebut Revisi UU KPK Baik untuk Iklim Investasi

Asrul
Asrul

Kamis, 19 September 2019 10:57

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani menyebut pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berdampak positif bagi iklim investasi. Menurut dia, revisi UU KPK ini memberikan kepastian di dalam negeri.

“Saya rasa dari kami dunia usaha dengan adanya kepastian menjadi lebih baik, yang penting buat kami sudah disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pastinya sudah mendapatkan masukan dari banyak pihak,” kata Rosan, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, pemerintah dan DPR tak mungkin membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Terlebih, kedua pihak juga tentu telah berdiskusi dengan berbagai kalangan. Maka itu, ia yakin revisi UU KPK tak akan menghambat investasi ke depannya.

Baca Juga : Percepat Digitalisasi UMKM, Telkom dan KADIN Sepakat Kerja Sama

“Positif lah orang apa-apa jangan berpikiran negatif, semua sudah melalui pembahasan yang panjang. Insya Allah pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih berkembang,” katanya.

Diketahui, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa (17/9) kemarin. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020.

Namun, revisi UU KPK ini sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, seperti pegiat antikorupsi dan KPK sendiri. Meski begitu, revisi UU KPK ini jalan terus.

Baca Juga : IOH Buka Pendaftaran IDCamp X KADIN 2023, Pemenang Akan Diberi Beasiswa

Bahkan Presiden Joko Widodo sudah menyetujui sejumlah poin dalam revisi UU KPK tersebut, termasuk soal dewan pengawas dan SP3 yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK.

Kendati begitu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilahkan kepada masyarakat yang ingin menggugat hasil revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lagi pula, DPR, katanya, sudah sering menghadiri gugatan masyarakat terhadap beragam produk legislasi yang telah dihasilkan.

“DPR sudah menghadiri gugatan itu, sudah ratusan kali. Saya saja sudah hadir berkali-kali, tidak ada masalah. (Gugatan ke MK) mekanisme dalam negara demokrasi,” pungkas Fahri.

Baca Juga : VIDEO: Soal Kandidat Kadin Pusat, Sulsel Belum Bersikap

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...