Logo Sulselsatu

DPRD Jeneponto Tolak Bahas APBD Perubahan, Ini Alasannya

Asrul
Asrul

Rabu, 25 September 2019 23:55

Anggota DPRD Jeneponto dari Fraksi PPP, Muhammad Imam Taufiq. (Sulselsatu/Dedi)
Anggota DPRD Jeneponto dari Fraksi PPP, Muhammad Imam Taufiq. (Sulselsatu/Dedi)

SULSELSATU.com, JENEPONTODPRD Jeneponto hingga kini belum membahas draft rancangan APBD Perubahan 2019. Padahal, DPRD diberikan tenggat waktu hingga 30 September untuk membahas hal ini.

Anggota DPRD Jeneponto dari Fraksi PPP, Muhammad Imam Taufiq mengatakan, koleganya enggan membahas draft rancangan APBD Perubahan 2019 itu lantaran belum ada pimpinan definitif dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Ia pun mengaku telah membahas hal ini dengan pemerintah daerah.

Baca Juga : Soal Tunggakan Pajak Randis Pimpinan DPRD Jeneponto, Sekwan : Tahun Ini Kita Usahakan Lunasi

“Ya artinya apa, kalau sampai tanggal 30 September belum dibahas dan belum ditetapkan, maka dianggap Kabupaten Jeneponto tidak ada APBD Perubahan. Tentukan ini punya implikasi dan dampaknya ke masyarakat,” katanya, Rabu (26/9/2019).

Meski begitu, Iman menolak jika DPRD disalahkan atas hal ini. Sebab, kata dia, aturan menyebutkan bahwa pembahasan APBD perubahan memang harus dipimpin oleh DPRD definitif serta alat kelengkapan dewan.

“Kami inginkan pembahasan dan penetapan APBD Perubahan tahun 2019 itu harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada selama ini. Sebab, sekarang kondisi riil yang ada di DPRD Jeneponto, itu alat kelengkapan dewannya belum terbentuk termasuk pimpinan definitif itu belum ada,” katanya.

Baca Juga : 4 Priode di DPRD Kabupaten, Legislator PPP Jeneponto Kini Bidik Provinsi

Imam Taufiq menyebutkan, untuk memproses alat kelengkapan dewan maka pimpinan definitif harus dilantik dulu.

“Jadi ketika kami misalnya dipaksakan dalam tanda kutip untuk membahas dan menetapkan APBD perubahan 2019 padahal kondisi alat kelengkapan dan pimpinan definitif tidak ada maka kami tidak akan berani melakukan itu karena yang kita khawatirkan adalah implikasi hukumnya,” katanya.

“Nah, sekarang yang diupayakan adalah bagaimana supaya SK pimpinan definitif muncul. Setelah itu kita kebut, mau lembur mau apa, ndak apa-apa demi kepentingan masyarakat kami siap itu,” imbuh Imam.

Baca Juga : Tidak Banyak, Partai Buruh Hanya Target 3 Kursi di DPRD Jeneponto Pilcaleg 2024

Penulis: Dedi
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...