SULSELSATU.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP hanya memberikan makna ideologi dari setiap susunan nomenklatur dan program pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang.
Bagi PDIP, penyusunan kabinet merupakan hak prerogratif Jokowi selaku presiden. “Dan kami menghormati hak itu,” ujar Hasto, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Senin (21/10/2019).
Baca Juga : Bagi Para Koruptor, Prabowo Bakal Bangun Penjara Khusus di Pulau Terpencil
Hasto menuturkan Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kementerian. Jokowi juga memiliki kewenangan untuk menentukan pergerakan kemajuan bangsa ke depan.
Meski memiliki kebebasan, Hasto meyakini Jokowi telah mempertimbangan secara matang sosok menteri yang bakal membantu merealisasikan visi dan misinya.
“Bapak Jokowi tentu saja telah mempertimbangkan dengan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu presiden,” ujarnya.
Baca Juga : Warisan Utang Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran
Di sisi lain, Hasto mengklaim seluruh pimpinan parpol Koalisi Indonesia Kerja menghormati hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet. Parpol koalisi juga memahami pertimbangan Jokowi dalam mengambil keputusan ketika memperbesar koalisi pemerintah dengan menerima partai di luar koalisi.
“Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Jokowi memanggil Prabowo ke Istana Negara jelang pengumuman kabinet. Dengan mengenakan kemeja putih, Prabowo datang bersama dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo.
Baca Juga : Jokowi Sebut Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ini Alasannya
Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku siap membantu Jokowi. Ia berkata Jokowi memintanya mengurus bidang pertahanan.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar