Jaksa Agung ST Burhanuddin Bantah Titipan PDIP
SULSELSATU.com, JAKARTA – ST Burhanuddin membantah dirinya diusulkan oleh PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Ia menegaskan jika dirinya bukan kader partai politik, melainkan profesional murni.
“Enggak ada (titipan PDIP), saya diambil profesional, sama sekali tidak,” kata Burhanuddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia, Kamis (24/10/2019).
Burhanuddin menegaskan bukan anggota PDIP ataupun partai politik lainnya. Ia juga tak memiliki kartu anggota dari partai manapun. Sebelum jadi orang nomor satu di Korps Adhyaksa, Burhanuddin terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara lalu pensiun sejak 2014 lalu.
“Tidak sama sekali. Apalagi KTA, kantornya saja tidak tahu,” ujarnya.
Burhanuddin mengakui dirinya adalah adik dari politikus PDIP TB Hasanuddin. Namun posisi kakaknya di partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tak terkait dengan pengangkatannya sebagai jaksa agung.
“Apakah misalnya kakak saya tokoh PDIP apakah saya tidak boleh? Jangan terus bapak saya tokoh PDIP kemudian hak keperdataan saya hilang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan akan mempelajari dahulu tugas-tugas sebagai Jaksa Agung. Menurutnya, salah satu yang menjadi prioritas tugasnya adalah memperbaiki sistem di internal Kejaksaan Agung.
“Saya empat tahun ninggalin (kejaksaan), saya akan pelajari itu, saya tidak mau asal terobos, tapi pasti langkah saya lebih panjang,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Irma Suryani Chaniago meminta ada konsistensi dalam pemilihan sosok jaksa agung.
Pernyataan ini disampaikan Irma menyikapi penunjukan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Sosok tersebut diketahui merupakan adik kandung dari politikus PDIP TB Hasanuddin.
“Sebaiknya kita konsisten,” kata Irma kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/10).
Irma menyatakan bahwa konsistensi itu penting mengingat sebelumnya pernah diributkan agar sosok Jaksa Agung tidak berasal dari partai politik tertentu. Kala itu diributkan karena dikhawatirkan akan menjadi alat partai.
Pembicaraan tentang hal tersebut juga tak lepas dari sosok Muhammad Prasetyo. Dia merupakan mantan kader NasDem yang menjadi Jaksa Agung di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama.
“Kemarin pada ribut jika Jaksa Agung dari partai atau diusung oleh partai akan menjadi alat partai. Sebaiknya, mari sama-sama konsisten,” ucap Irma.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News