NA Ancam Pangkas Anggaran OPD yang Tak Punya Program Prioritas
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akan melakukan pemangkasan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel yang tidak memiliki program prioritas.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Bappeda Sulsel Muhammad Saleh saat dikonfirmasi pada selasa Selasa (29/10/2019).
Saleh mengatakan pemangkasan anggaran memang atas instruksi pimpinan. OPD yang tidak memiliki program strategis hanya diberi anggaran rutin.
“TAPD tidak asal memangkas. Pak Gubernur menginstruksikan untuk OPD yang tidak punya program strategis hanya akan diberi anggaran belanja rutin,” kata Saleh.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa saat ini pemprov masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Olehnya itu, anggaran lebih banyak dialihkan ke OPD yang langsung menangani masalah proyek.
“Kami sudah sampaikan semuanya ke OPD soal program prioritas. Tahun ini masih fokus ke infrastruktur,” tambahnya.
Namun, kata Saleh, anggaran Pemprov saat ini masih dalam pembahasan. Masih bisa berubah pada pembahasan anggaran nantinya di DPRD.
“Ini masih dinamis, tapi untuk berubah (dinaikkan anggarannya) saya rasa sulit,” kata Saleh.
Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sejumlah OPD anggarannya terjun bebas. Seperti Biro Pemerintahan hanya Rp700 juta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Rp958 miliar, Biro Hukum dan HAM Rp904 miliar.
Disnaker Rp1,8 miliar, Disdukcapil Rp1,8 miliar, dan BPBD Rp1,4 miliar. Sementara, OPD yang ditambah anggarannya ada di Dinas Pendidikan Rp677 miliar, Sekretariat DPRD Rp220 miliar, Dispora Rp201 miliar, dan Biro Umum Rp107 miliar.
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengaku menunggu gebrakan para OPD. Mereka yang memiliki program, akan mendapat anggaran besar untuk Belanja Langsung pada APBD 2020. Sebaliknya, jika tak ada program yang sejalan dengan prioritasnya, jatah anggaran hanya untuk kegiatan rutin saja.
NA mengatakan, banyak anggaran yang terbuang percuma yang harus menjadi Silpa. Totalnya mencapai Rp300 miliar lebih belum terserap lantaran program yang tidak terealisasi. Kebanyakan, kata dia, OPD menganganggarkan berdasarkan keinginan. Bukan kebutuhan.
“Makanya untuk awal, kami beri dulu anggaran rutin maksimal. OPD yang tidak punya program strategis tidak dapat uang. Coba kalau perencanaan kita sesuai kebutuhan, pasti habis anggarannya,” ungkapnya
Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News