SULSELSATU.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menyatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDIP jika ingin memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik,” kata Fadjroel, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (14/11/2019).
Ahok merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dia mengklaim diajak oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengurusi BUMN. Kabar Ahok bakal menduduki posisi puncak di perusahaan plat merah.
Baca Juga : Kementerian BUMN Lapor Pendapatan Negara dari Dividen Capai 100% Sebesar 85,5 T, Target 90 T di 2025
Klaim disampaikan Ahok usai bertemu Erick di Gedung Kementerian BUMN pagi tadi. Ahok mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, ia berbicara banyak hal dengan Erick soal perusahaan BUMN. Namun, Ahok belum diketahui akan mengisi posisi apa di perusahaan plat merah.
“Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN,” katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (13/11).
Fadjroel mengatakan Ahok juga tak boleh punya catatan pidana korupsi. Adapun statusnya ebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.
Baca Juga : Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebut Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.
“Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja,” ujarnya.
Namun, Fadjroel mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN. Ia meminta agar masalah posisi Ahok dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca Juga : 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, BRI Jadi BUMN dengan Setoran Dividen Terbesar ke Negara
“Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN,” tuturnya.
Kementerian BUMN menyatakan Ahok bakal mengurus BUMN yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Tetapi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan untuk menduduki posisi penting tersebut Ahok perlu melewati proses.
Terutama, bila Ahok nantinya diangkat menjadi komisaris dan direksi BUMN. Untuk menduduki kursi tersebut, Ahok perlu dinilai oleh tim penilai akhir.
Baca Juga : VIDEO: Airin Diusung PDIP di Pilgub Banten, Megawati: Nanti Mesti Pakai Merah Hitam Lho!
Sidang tim penilai akhir biasanya digelar di Istana. Tim diketuai oleh Presiden Jokowi. “Pasti ke tim, semua proses yang ada di BUMN pasti dilalui,” kata Arya seperti dikutip dari Antara.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar