SULSELSATU.com, JAKARTA – Kartu Prakerja yang menjadi salah satu janji politik Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 lalu akan mulai diluncurkan awal tahun depan. Kartu itu akan dirilis sekitar Januari atau Februari 2020 usai peraturan presiden (Perpres) terkait hal ini ditandatangani.
“Launching-nya kami persiapkan dalam dua sampai tiga bulan, akan di-launching sesudah perpres ditandatangani,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari CNNUIndonesia, Rabu (20/11/2019).
Rencananya, kata Airlangga, akan ada tiga perpes yang diterbitkan untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja. Beleid hukum itu berupa aturan soal petugas pelaksana proyek (Project Manager Office/PMO), pelaksanaan program Kartu Prakerja, serta pengaturan syarat dan kriteria penerima program kartu.
Baca Juga : Warisan Utang Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran
“Yang eligible (berhak menerima kartu) adalah mereka yang usianya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, di atas 18 tahun dan sedang tidak sekolah,” tuturnya.
Airlangga menjelaskan Kartu Prakerja akan menyasar dua juta penerima. Penerima itu terbagi atas dua kelompok, yaitu sebanyak 1,5 juta penerima yang mendaftar secara digital melalui situs perekrutan program.
Sisanya, sebanyak 500 ribu penerima akan dijaring secara manual melalui pendaftaran langsung. Misalnya di Balai Latihan Kerja (BLK) dan pusat pelatihan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan swasta.
Baca Juga : Jokowi Sebut Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ini Alasannya
Namun, ia memastikan lembaga pelatihan yang bisa ikut serta hanyalah lembaga yang memiliki akreditasi tinggi. Kemudian, pemerintah juga akan menerapkan mekanisme kuota bagi penerima Kartu Pra Kerja.
“Sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun di kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama,” ujarnya.
Lalu, pelatihan yang diberikan berupa keterampilan yang bisa dipilih langsung oleh penerima Kartu Prakerja. Misalnya, ingin mengikuti kursus barista atau coding.
Baca Juga : Resmi Dipecat! Jokowi, Gibran, dan Bobby Bukan Lagi Kader PDIP
Pemerintah tinggal menyodorkan paket pelatihan yang bisa diikuti. Misalnya, pelatihan barista hanya satu minggu, sementara untuk coding mencapai tiga sampai enam bulan.
Sementara untuk anggaran pelaksanaan program, Airlangga memastikan alokasinya tetap sekitar Rp10 triliun. Anggaran itu sudah termasuk alokasi gaji bagi PMO selaku pelaksana program di bawah Kemenko Perekonomian.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar