Logo Sulselsatu

Polri Selidiki Dugaan Aliran Dana Desa untuk Operasional KKB di Papua

Asrul
Asrul

Rabu, 27 November 2019 17:12

Demo mahasiswa Papua di Jakarta. (Kompas.com)
Demo mahasiswa Papua di Jakarta. (Kompas.com)

JAKARTA – Polri tengah menyelidikan dugaan adanya Dana Desa mengalir ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dana Desa itu dikabarkan digunakan para kepala desa untuk membantu operasional kelompok ekstimis lokal.

“Perihal hal tersebut, sampai hari ini bersifat indikasi dan dugaan. Oleh karenanya, sedang dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan bekerja sama dengan PPATK dan pihak Pemprov Papua,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari Detik, Rabu (27/11/2019).

Asep menuturkan Polri masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polda Papua. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, polisi akan menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Baca Juga : Solidaritas Kepala Desa Demo Tolak Penggunaan Dana Desa 40 Persen untuk Budidaya Pisang

“Untuk itu, kita masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dugaan penggunaan Dana Desa tidak sebagaimana peruntukannya. Kalau ditemukan cukup bukti permulaan, ya akan jadi penyidikan,” terang Asep.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw sebelumnya mengakui adanya indikasi Dana Desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dia pun mewanti-wanti para kades yang terbukti akan diproses secara hukum.

“Indikasi itu kami temukan di lapangan sehingga ke depan para kepala desa atau kampung tidak lagi membantu dengan menggunakan Dana Desa,” kata Paulus Waterpauw di Jayapura, yang dikutip dari Antara, Selasa (26/11).

Baca Juga : Tolak Program Pj Gubernur Bahtiar, Apdesi Sulsel Ancam Turunkan Ribuan Kades di Jalanan

Menanggapi informasi tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta polisi mengusut tuntas.

“Jadi, kalau penggunaan dana desa disalahgunakan, ya, tentu kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses sesuai hukum,” tutur Halim.

Editor: Hendra Wijaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...