Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov Sulsel Disorot

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggaran perjalanan dinas Pemprov Sulsel menuai kritik. Pasalnya, biaya untuk jalan-jalan pejabat dianggap tidak masuk akal.

Salah satu contohnya di Bappeda Sulsel. Anggaran perjalanan dinas yang diajukan dalam APBD 2020 mencapai Rp8,1 miliar.

Pengamat tata keuangan negara, Bastian Lubis mengatakan, hal itu bertentangan dengan komitmen Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang menginginkan adanya efisiensi anggaran.

Efisiensi, kata Bastian, itu dilakukan Nurdin untuk menyiasati defisit dengan merasionalisasi seluruh anggaran hingga memangkas sejumlah program di beberapa dinas.

“Bukannya melakukan efisiensi di tengah keuangan yang defisit, kok biaya perjalanan dinas untuk Bappeda justru membengkak hingga miliaran rupiah. Ini tentu mengherankan,” ujarnya, Rabu (27/11/2019).

Menurutnya, pemutusan alokasi anggaran sebaiknya sesuai dengan realisasi yang dilakukan Bappeda tahun ini. Terlebih, kata Bastian, di saat kondisi keuangan daerah tengah defisit, tak boleh ada permainan anggaran.

“Itulah pentingnya untuk petinggi atau pejabat daerah punya sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis. Apa pun alasan kenaikan, kebijakan tersebut tidak kontekstual. Sebab, yang mesti dijawab sekarang, yakni mencari solusi keuangan daerah bisa membaik. Bukan malah mengeluarkan kebijakan yang justru akan membebani keuangan daerah,” ujar Bastian.

Untuk itu, ia menyarankan agar biaya perjalanan dinas itu bisa dirasionalisasi agar nilainya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Itupun, kata dia, dengan melihat kinerja OPD terhadap realisasi anggaran sebelumnya.

“Perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif. Kemudian frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. Selain itu, harus diperhatikan target kinerja. Sehingga perjalanan dinas relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah,” kata Bastian.

Rektor Universitas Patria Artha itu mengaku tergelitik jika kenaikan anggaran perjalanan dinas ini dianggap bisa menimbulkan efektivitas, efisiensi, dan memberikan manfaat. Pasalnya, jika kenaikan itu mampu meningkatkan kinerja, tentu akan didorong. Sayangnya, program pemerintahan hari ini berjalan lamban.

“Seharusnya bila kinerja OPD buruk, bukan komponen APBD yang diutak-atik, lebih baik melakukan evaluasi untuk dilakukan mutasi. Sebab akan menjadi pemandangan yang aneh ketika sebuah kebijakan menyimpan masalah,” tutur Bastian.

Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News