Logo Sulselsatu

PKS Tolak Rencana Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode

Asrul
Asrul

Rabu, 27 November 2019 10:38

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode dalam amendemen Undang Undang Dasar 1945. Ia menuturkan hal tersebut bisa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

PKS menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden tiga periode,” ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (27/11/2019).

Sohibul menegaskan penolakan itu jadi salah satu syarat dari PKS sebelum menyetujui amendemen konstitusi oleh MPR. Klaim Sohibul, PKS berkomitmen untuk menjaga semangat reformasi dan demokrasi.

Baca Juga : PKB Gabung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Presiden PKS: Ahlan wa Sahlan

Dia berkata reformasi telah membatasi kekuasaan presiden dan wapres. “Bukan memperbesar kekuasaan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.

Perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden mengemuka seiring rencana amendemen UUD 1945.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan terdapat usulan lain yakni masa jabatan presiden diubah menjadi satu periode saja, namun dengan durasi 8 tahun kepemimpinan.

Baca Juga : Anies Kenang Perjuaangan Bersama PKS: Perjuangan Kita Seperti ‘Daaud melawan Jalut’

Sohibul mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung korup. Masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode yang berlaku saat ini, dinilainya sudah tepat penyalahgunaan kekuasaan.

“Saya kira kaidah-kaidahnya sudah paham semuanya bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut biasanya korupnya juga absolut,” ujar Sohibul.

Selain menolak penambahan periode jabatan presiden, Sohibul menyampaikan PKS menolak wacana pemilihan presiden dan wapres oleh MPR.

Baca Juga : Elite PKS Temui Surya Paloh di NasDem Tower Hari Ini

PKS tetap menginginkan pemilihan presiden dan wapres dipilih secara langsung oleh rakyat.

“Pemilihan presiden dan wapres oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya,” ujarnya.

Selain itu, PKS mendorong amendemen pasal 2 ayat 3 UUD 1945 tentang MPR. Pasal 1 ayat 3 berbunyi: Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Baca Juga : Relawan Ungkap Anies Baswedan Pasangan Khofifah Indar Parawansa di Pilpres 2024

Sohibul berkata yang harus dikedepankan adalah musyawarah mufakat, bukan suara terbanyak. Terlebih, MPR adalah lembaga permusyawaratan sehingga sudah seharusnya mengedepankan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan.

Jika tidak terpenuhi mufakat, lanjut Sohibul, baru kemudian diputuskan berdasarkan suara terbanyak. “Jadi kami memandang pasal ini itu jumping,” ujarnya.

Sohibul pun mengingatkan amendemen UUD 1945 harus didasarkan pada aspirasi dan kehendak rakyat. Dia berkata amendemen UUD 1945 bukan didasarkan oleh kepentingan elit atau kelompok tertentu.

Baca Juga : Dapat Dukungan PKS, Anies Baswedan Rengkuh Tiket Capres di Pilpres 2024

Amendemen UUD 1945, kata dia, juga harus melibatkan ahli-ahli di bidangnya. “Sebagaimana pernah bangsa Indonesia lakukan pada amendemen UUD 1945 I, II, III, dan IV pada periode 1999-2002 pasca reformasi 1998,” ujarnya.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar22 April 2025 15:53
Pemkab Tanah Datar Kunjungi Makassar, Pelajari Program Inovatif Pemkot
SULSELSATU.com MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mempela...
Pendidikan22 April 2025 14:14
SMA Athirah Bukit Baruga Berbagi Praktik Mengelola Sekolah Modern di Kantor Bupati Takalar
SMA Islam Athirah Bukit Baruga kembali melanjutkan komitmennya dalam berbagi praktik baik melalui kegiatan “Athirah Menyapa” di Ruang Pola Kantor ...
Sulsel22 April 2025 13:38
Kadis DPPKB Parepare Amarun Agung Hamka Galakkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia
SULSELSATU.com, PAREPARE – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, menggalakkan Ger...
Ekonomi22 April 2025 11:31
Pemkab Gowa Mulai Bentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Sebagai bentuk tindak lanjut Surat Edaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa mula...