SULSELSATU.com, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar diskusi tentang evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Lewat kepolisian daerah (Polda), mereka mengundang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah.
Dilansir CNNIndonesia.com, diskusi diinisiasi Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mabes Polri di Sumatera Utara dan Jawa Timur di hari yang sama, yaitu Senin, 4 November 2019. Acara difasilitasi oleh Polda Sumut dan Polda Jatim.
Di Sumatera Utara, Polda Sumut menggelar diskusi di Aula Catur Prasetya Mapolda Sumut, Medan. Sementara di Jawa Timur, acara serupa dilaksanakan di Gedung Tribrata, Ruang Rapat Bromo, Mapolda Jatim, Surabaya.
Baca Juga : Wakapolri Launching Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan Serentak se-Sulsel
Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera mengamini pihaknya memfasilitasi Puslitbang Mabes Polri menggelar diskusi pada 4 November lalu. Dia mengklaim hasil diskusi akan digunakan untuk persiapan Pilkada serentak 2020 dalam aspek keamanan.
“Ya pembahasannya segala evaluasi yang berkaitan dengan pilkada ini akan dilakukan pembenahan lagi terutama untuk memantapkan, memantapkan pelaksanaan Pilkada 2020,” kata Frans, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (4/12/2019).
“Baik di wilayah siber maupun di wilayah nyata tentang pengamanan, pengawalan kotak suara, sampai dengan pelaksanaan pencoblosan. Itu nanti akan dilaksanakan sesuai dengan hasil evaluasi,” tambahnya.
Baca Juga : Wakapolri Harap Program Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Pj Gubernur Sulsel Diikuti Provinsi Lain
Dihubungi terpisah, Komisioner KPUD Jawa Timur Rochani juga mengonfirmasi acara serupa di Surabaya. Dia menghadiri acara tersebut bersama Komisioner KPUD Jatim Muhammad Arbayanto.
Rochani mengaku datang sebagai responden riset yang diinisiasi kepolisian bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Saat hadir, mereka diminta mengisi kuesioner seputar penyelenggaraan pilkada dan Pemilu 2019.
Pertanyaan di kuesioner meliputi efektivitas tugas dan fungsi penyelenggara pilkada, fasilitas dari penyelenggara kepada peserta pilkada, serta pengawasan pilkada. Ada pula pertanyaan soal potensi konflik di Jawa Timur.
Baca Juga : Polres Sinjai Hentikan Penyelidikan Kasus Pencabulan Anak, Keluarga Korban Kecewa
“Ada sih soal politik identitas sempat dibahas juga. Politik identitas itu bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, terhadap keterpilihan, tapi itu dalam bentuk kuesioner yang kita tidak membahas secara detail seperti yang kita bayangkan,” tutur Rochani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/12).
Setelah mengisi kuesioner secara online, kata dia, sempat ada diskusi. Akan tetapi diskusi tak berlangsung lama karena acara dimulai terlambat dimulai dua jam.
Rochani menyampaikan kepolisian sempat menjelaskan hasil riset akan jadi rekomendasi polisi kepada pemerintah. Namun, ia tidak tahu pasti rekomendasi apa yang akan diberikan nantinya.
Baca Juga : Polri Bangun Sumur Bor Untuk Masyarakat Pattalassang, Bupati Gowa: Terima Kasih
“Di awal kalau ini memang program dari Mabes, melakukan kegiatan penelitian sebagai pijakan untuk mengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan pemilihan. Kemarin disampaikan sih kalau hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah, sebagai masukan dari dia (Polri) sebagai pihak eksternal,” ucap dia.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar