SULSELSATU.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) melakukan revisi terhadap konten-konten ajaran terkait khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah.
Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar.
Dua materi pelajaran tersebut tidak akan lagi diajarkan dalam fikih. Akan tetapi hanya dimasukkan dalam sejarah Islam.
Baca Juga : VIDEO: Hakim ‘Perdagangkan’ Putusan, Rudianto Lallo: Sangat Prihatin
Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi mengatakan, tindakan Kemenag tersebut sangat gegabah dan tidak tepat. Khilafah dan jihad adalah bagian dari Islam dan tidak boleh dihapuskan.
“Kemenag ini jangan selalu membuat publik resah dengan tindakan-tindakan yang gegabah. Jihad dan khilafah itu bagian dari Islam,” katanya.
Langkah Kemenag menanggulangi radikalisme dinilai sudah melebihi kewajaran. Sementara di internal Kemenag masih banyak sekali masalah.
Baca Juga : Komisi VI DPR RI Kunker Reses di Sulsel: Kapal Area Steril Pedagang Asongan
“Sebagai anggota komisi VIII yang membidangi Kemenag saya tahu banyak sekali masalah di tubuh Kemenag. Lebih baik fokus dulu perbaiki diri dibanding membuat kebijakan seperti itu,” jelasnya.
Menurut Fauzi, semakin dilarang dan dikesankan sebagai hal menakutkan, justru akan semakin memicu orang untuk mengetahui. “Belajar dan mencari sendiri justru bisa membuat salah pemahaman. Jadi biarkan saja diajarkan dalam fikih sesuai dengan batas-batas agama,” katanya.
Fauzi mengatakan akan mengusulkan untuk segera meminta klarifikasi dari Menag Fachrul Razi terkait hal tersebut.
Baca Juga : Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Perpanjang Pembahasan RUU TNI
“Kalau memungkinkan saya akan usulkan dipanggil sebelum masa reses 18 Desember. Tapi kalau tidak sempat harus dimintai klarifikasi setelah reses nanti,” jelasnya.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar