SULSELSATU.com – Tabe Puang, taparajang addampeng..!!! Beberapa hari belakang ini perhatian publik tertuju pada polemik rencana Pemerintah Kabupaten Bone yang akan membangun gedung berbentuk menara yang nantinya akan digunakan sebagai kantor beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Konon, pembangunan menara tersebut atau nama lainnya disebut tower itu akan menelan anggaran hingga Rp100 miliar dalam tiga tahap penganggaran. Untuk tahap pertama tahun ini dianggarkan sebanyak Rp30 milliar.
Perhatian publik pun tersentak. Di tengah kesulitan ekonomi dan sempitnya lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Bone bersama DPRD Bone tiba-tiba membuat rencana mega proyek pembangunan tower tersebut untuk sarana perkantoran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah dengan dalih demi peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga : Studi Tiru Ranperda, Perumda Air Minum Kota Makassar Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Bone
Sejumlah pihak, termasuk penulis mempertanyakan apa urgensi pembangunan tower tersebut? Di mana korelasi antara peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik dengan penyatuan gedung-gedung teknis berupa tower yang menjulang? Apakah APBD kita betul-betul siap untuk membangun tower tersebut? Apakah tidak sebaiknya anggaran itu dialokasikan saja untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendasar?!!
Tabe Puang, bukankah aspek-aspek berikut ini jauh lebih mendesak dibanding membangun Tower?
Kesehatan merupakan aspek utama dan terpenting dari seluruh aspek kehidupan manusia. Kita tidak bisa bekerja dengan baik kalau tubuh kita tidak sehat, kita tidak akan kuat bekerja cari nafkah untuk keluarga kalau kesehatan kita terganggu, bahkan pemerintah tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan produktif kalau vitalitas pemerintah dan aparaturnya tidak prima.
Baca Juga : VIDEO: Dua Anggota DPRD Bone Nyaris Bentrok Saat Rapat, Berlanjut di Cafe
Begitu pentingnya aspek kesehatan dalam kehidupan, sehingga pemerintah semestinya harus mampu menjamin kesehatan seluruh rakyat, termasuk kesehatan para petani, kuli/buruh, dan kaum miskin. Karena mereka adalah juga subyek penting dalam pembangunan. Maka siapkanlah dulu anggaran untuk menjamin kesehatan mereka agar mereka mampu ikut berpartisipasi dengan baik dalam penyelenggaraan kepentingan negara/daerah.
Tabe Puang, sudah lebih dari 20 tahun rezim reformasi berkuasa. Alih-alih berharap akan ada perbaikan kualitas hidup, namun nyatanya hidup kian susah karena lapangan kerja bukannya bertambah justru makin sedikit.
Barisan pengangguran pun kian padat dan kian panjang, akibatnya ekonomi rumah tangga juga semakin sulit, karena mencari uang untuk makan saja sangat sulit, dan akhirnya banyak orang menempuh jalan pintas untuk cari uang.
Baca Juga : Anggarkan Penanganan Corona, Gedung Tower dan HUT Bone Terancam Ditunda
Salah satu contohnya, ada yang menjadi pengedar narkoba. Bahkan ada yang tega menjual bibit milik petani. Kalau kita punya uang Rp100 milliar, itu sudah sangat cukup untuk membuka lapangan kerja, agar para pengangguran itu punya pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi diri dan keluarganya.
Kalau para pengangguran itu sudah bisa hidup layak, pelaku kriminal akan berkurang. Dan jika pelaku kriminal sudah tidak ada, maka gedung-gedung pemerintah akan aman dari gangguan orang-orang yang kurang kerjaan karena tidak adanya lapangan kerja.
Tabe Puang, sektor pendidikan juga mesti menjadi salah satu prioritas utama. Anak-anak kita jangan hanya disiapkan untuk bangga sebagai pewaris masa lalu, tetapi harus pula disiapkan untuk optimis sebagai pemilik masa depan.
Baca Juga : VIDEO: Demo Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Bakar Gedung DPRD Bone
Mereka butuh jembatan yang kokoh agar jika musim hujan datang, mereka tidak bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang meluap, mereka butuh gedung sekolah yang kuat agar tidak perlu lagi khawatir tertimpa atap atau potongan-potongan beton gedung sekolah jika sewaktu-waktu roboh, mereka butuh fasilitas belajar yang memadai agar tidak gagap dan mampu beradaptasi dengan dinamika informasi dan teknologi.
Kalau ada uang Rp100 miliar, maka kita dapat mempersiapkan murid-murid ini menjadi generasi cerdas yang bermoral, agar nantinya kita punya generasi-generasi handal yang berintegritas, generasi yang jauh dari perilaku “KORUPSI”.
Tabe Puang, yang tak kalah pentingnya adalah infrastruktur ekonomi. Salah satunya adalah infrastruktur jalan, masyarakat transportasi kita tak henti mengeluh karena biaya pemeliharaan kendaraannya membengkak. Suku cadang tak henti-hentinya diganti karena rusak akibat terantuk dijalanan yang belubang-lubang. Para pedagang menaikkan harga barang dagangan untuk menutupi biaya pemeliharaan kendaraannya. Akibatnya harga barang/sembako juga naik.
Masyarakat konsumen terutama kaum miskin yang lagi-lagi terkena dampaknya. Kalau ada anggaran Rp100 miliar, kita bisa perbaiki itu jalanan. Agar nadi perekonomian rakyat kecil bisa berdenyut normal, agar kepulan asap dapur kaum miskin bisa ikut bahagia di antara genitnya kepul asap dapur kaum borjuis.
Kalau ada Rp100 miliar, kita bisa kasi bagus itu jalanan. Agar tidak ada lagi kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa para pengendara yang sudah ikhlas seikhlas-ikhlasx membayar pajak. Jangan lagi ada janda, duda, atau yatim piatu akibat kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan jalanan yang berlubang-lubang.
Tabe Puang, bagaimana dengan kualitas pelayanan publik..?!! Substansi pemerintahan adalah “Public Servant”.
Pemerintah wajib menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. Hal ini penting dan mendesak agar masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan dapat mengurus kepentinganx tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang besar dan waktu yang banyak terutama masyarakat yang bermukim jauh dari ibu kota kabupaten.
Pemerintah seharusnya membuat sistem pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat, mudah dari segi prosedur dan mekanisme, mudah dari segi waktu dan jarak radian. Di era desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini, kalau ada Rp100 miliar maka sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien sangat mudah diwujudkan. Dengan sistem desentralisasi maka masalah dan kebijakan akan bergeser ke kawasan, jadi masyarakat (relatif) tidak perlu lagi mengurus kepentingannya di ibu kota kabupaten dan akhirnya kita tidak perlu bangun tower, karena dinamika pelayanan publik berada di kawasan.
Tabe Puang, sebagai pemerhati masalah sosial dan kemanusiaan, penulis mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Bone dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bone agar kiranya bersedia menunda pembangunan tower tersebut dan mengalokasikan anggaraan yang memadai di sektor yang lebih penting yang berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan, perekonomian dan taraf hidup masyarakat Bone.
Ayolah puang.!!
Luka taro arung, telluka taro ade.
Luka taro ade, telluka taro anang.
Penulis: Supriadi
(Ketua Umum DPP Kepmi Bone 2005-2007)
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar