Dimakzulkan DPR, Masa Depan Trump Ada di Palu Senat AS

WASHINGTON – House of Representative (HOR) atau DPR Amerika Serikat resmi memakzulkan Presiden Donald Trump atas dakwaan menghalangi Kongres AS dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tetapi untuk benar-benar melengserkan Trump dari kursi presiden, hasil voting DPR yang didominasi partai Demokrat adalah hanya bagian pertama dari proses pemakzulan.

Hasil voting akan diterukan ke Senat AS yang faktanya kursi senator didominasi Partai Republikan, partai yang mengantarkan Donald Trump menjad presiden AS.

Seperti dilansir dari dari CNN dan Associated Press, Kamis (19/12/2019), Partai Republik diketahui mendominasi Senat AS, yang terdiri atas 53 Senator Republikan dan 45 Senator Demokrat serta dua senator independen.

Jika dakwaan pemakzulan meraih dukungan mayoritas di DPR AS yang didominasi Partai Demokrat, diperkirakan tidak demikian di Senat AS. Mayoritas Senator Republikan diperkirakan akan membebaskan Trump dari dua dakwaan pemakzulan itu, yang berarti dia tidak akan lengser dari jabatannya sebagai Presiden AS.

Baca juga: dimakzulkan.html">Demokrat Menang Voting, Presiden Donald Trump Resmi Dimakzulkan

Belum diketahui waktu digelarnya sidang pemakzulan terhadap Trump di Senat AS. Perkiraan menyebut sidang akan digelar paling cepat Januari tahun 2020, sebelum pemilu dini digelar di beberapa negara bagian AS.

Langkah selanjutnya untuk proses pemakzulan Trump kini bergantung sepenuhnya pada Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, dari Partai Demokrat. Dalam pernyataan terbaru, Pelosi mengakui DPR AS belum akan meneruskan dakwaan pemakzulan kepada Senat AS. Pelosi juga enggan mengungkapkan target waktu pengiriman dakwaan pemakzulan itu agar bisa segera digelar persidangan dan diputuskan untuk memakzulkan Trump sepenuhnya atau tidak.

“Sekarang, presiden dimakzulkan,” tegas Pelosi kepada wartawan setempat. “House (DPR AS) bertindak pada hari yang menyedihkan untuk melindungi dan mempertahankan Konstitusi Amerika Serikat, untuk melakukannya dengan cara yang adil meskipun pihak lain salah menafsirkannya. Meskipun demikian, itu adil dan pantas dan mendesak,” imbuhnya.

“Jadi, kami akan selalu mengambil keputusan soal kapan kami akan mengirimkannya (ke Senat AS), ketika kami melihat apa yang dihadapi di pihak Senat. Tapi keputusan itu akan diambil secara bersama-sama,” ucap Pelosi.

Saat ditanya lebih lanjut soal jaminan apakah dakwaan pemakzulan akan diteruskan ke Senat AS, Pelosi melontarkan jawaban tidak tegas dan memicu kebingungan. “Itu yang menjadi niat kami, tapi kami akan lihat apa yang terjadi di sana,” jawab Pelosi.

Selama dakwaan pemakzulan belum diteruskan, maka Senat AS tidak akan bisa menggelar sidang pemakzulan untuk Trump. Disebutkan lebih lanjut oleh Pelosi bahwa DPR AS belum bisa menunjuk ‘manajer pemakzulan’ atau jaksa dari DPR AS yang akan mewakili Kongres AS di persidangan Senat, hingga pihaknya mengetahui lebih banyak soal bagaimana Senat akan menggelar sidang pemakzulan Trump.

Laporan CNN menyebut ada kekhawatiran prosedural di balik keputusan DPR AS tidak segera meneruskan dakwaan pemakzulan ke Senat AS usai voting digelar pada Rabu (18/12) malam waktu setempat. Menurut CNN, DPR AS tidak bisa langsung meneruskan dakwaan pemakzulan karena Senat AS baru akan menindaklanjutinya pada Kamis (19/12) pagi waktu AS. Hal ini berpotensi mengacaukan ritme proses pemakzulan.

“Kami tidak bisa menunjuk manajer (pemakzulan) hingga kami melihat seperti apa prosesnya di pihak Senat, dan kami harap itu akan segera. Sejauh ini kami belum melihat hal yang tampak adil bagi kami, jadi semoga itu akan adil,” ucap Pelosi.

Komentar Pelosi ini disampaikan setelah Ketua Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, menolak proposal yang diajukan Ketua Demokrat Senat, Chuck Schmer, untuk memanggil sejumlah saksi dalam sidang pemakzulan Tump nantinya.

Sejumlah kalangan progresif dalam kubu Partai Demokrat mendorong penundaan pengiriman dakwaan pemakzulan hingga McConnell menyetujui prosedur sidang pemakzulan yang diajukan Partai Demokrat, juga menyetujui dihadirkan sanksi-saksi seperti Kepala Staf Gedung Putih, Mick Mulvaney.

Editor: Hendra Wijaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel