Sekprov Harap Kendala Koordinasi Program BPNT Segera Dievaluasi

Ditemui selepas acara, Abdul Hayat mengatakan, setiap program yang dilakukan tentu terdapat kendala.

“Kita akan segera tindak lanjuti. Misalnya yang paling sering muncul itu perbedaan persepsi dengan kepala dinasnya, itu yang kita luruskan,” kata Abdul Hayat.

Kurangnya koordinasi program BPNT pada masing-masing kabupaten-kota di Sulawesi Selatan, menjadi hal yang perlu dievaluasi kembali.

“Itu memang dievaluasi, kabupaten-kota yang ada diharap melakukan koordinasi. Masalah jarak bukan yang menjadi kendala, tetapi kesediaan untuk selalu membangun komunikasi, sehingga rapat evaluasi ini sangat penting untuk koordinasi,” tambahnya.

Bagi masyarakat penerima program BPNT, Abdul Hayat berpesan agar rajin mengikuti perkembangan program tersebut. Ia ingin memastikan, prinsip 6T terlayani. Yaitu Tepat Sasaran, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. 

“Kalau ada yang tidak tepat, laporkan ke Dinas Sosial terdekat atau ke kepolisian terdekat,” pesan Abdul Hayat.

Ia berharap agar masyarakat yang sudah mampu sadar untuk tidak lagi meminta BPNT tersebut.

“Itulah kesadaran kita, begitu orang yang mampu mengambil bantuan itu, maka ada orang lain di luar sana yang semestinya memiliki jatah bantuan harus mengantri. Dinas Sosial harus lebih pro aktif,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Komisi VIII DPR RI, serta Wakapolda Sulawesi Selatan. 

Penulis: Jahir Majid
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News