JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut, banyak aturan di Indonesia yan dibuat khusus karena pesanan dari seseorang dan untuk kepentingan tertentu.
Hal ini disampaikan Mahfud saat membuka Suluh Kebangsaan di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).
“Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau, ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada. UU yang dibuat karena pesanan perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu,” kata Mahfud dilansir dari Detik.
Baca Juga : Sulsel Termasuk Daerah Rawan Pelanggaran Pemilu, Menkopolhukam: Antisipasi Kecurangan Lebih Awal
Mahfud juga menyebut masih banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih. Karena itu, pemerintah saat ini membuat omnibus law.
“Bahkan sekarang yang dikeluhkan adalah peraturan yang tumpang tindih. Sehingga presiden sekarang membuat apa yang disebut omnibus law. Di bidang perpajakan aja tumpang tindih sehingga Bu Sri Mulyani mengeluarkan omnibus perpajakan, yang juga menjadi prioritas tahun ini tahun 2020,” katanya.
“Di bidang perizinan, ratusan peraturan berbeda-beda akan di-omnibus dijadikan satu. Nah itu di bidang hukum,” lanjut Mahfud.
Baca Juga : Pengamat: Duet Ganjar-Mahfud MD Berpotensi Menagi Pilpres 2024
Selain itu, Mahfud mengatakan Indonesia juga masih bermasalah di bidang penegakan hukum. Rasa keadilan masih sering ditabrak oleh formalitas hukum.
“Lalu di bidang penegakan, kita sudah tahu juga penegakan hukum di Indonesia menjadi masalah sekarang ini, rasa keadilan sering ditabrak oleh formalitas-formalitas hukum. Oleh otoritas-otoritas yang mengatakan kamu berpendapat begitu, kami kan yang memutuskan misalnya. Lalu timbullah rasa ketidakadilan, nah inilah penegakan hukum,” katanya.
Mahfud juga mempersoalkan masalah birokrasi di pemerintahan. Berbeda dengan konflik yang bisa diselesaikan di pengadilan, dia menilai penegakan birokrasi di pemerintahan justru lebih sulit.
Baca Juga : Pakar Hukum Angkat Suara soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu
“Penegakan itu ada dua cabang, satu kalau terjadi konflik, kalau hukum dalam arti konflik itu ujungnya di pengadilan. Tapi kalau tidak ada konflik itu pelaksanaan aturan sehari-hari di birokrasi pemerintahan, itu penegakan hukum. Pelaksanaan aturan sehari-hari tanpa konflik, tidak ada perkara, tidak ada apa-apa” katanya.
“Inilah birokrasi kita ini sekarang dianggap sangat-sangat bermasalah, pertama masih sangat koruptif, malas, tidak produktif dan sebagainya,” imbuh Mahfud.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar