SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan bahwa pelantikan kepala OPD untuk mengisi jabatan peleburan OPD yang baru belum dilakukan dalam waktu dekat.
Hal ini disampaikan Nurdin saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (3/1/2020).
“Belum ada pelantikan Senin depan,” ujarnya.
Baca Juga : Resmi Jadi Kepala OJK Sulselbar Baru, Moch Muchlasin Siap Perkuat Kolaborasi Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mengatakan rencana pelantikan pejabat eselon II untuk mengisi jabatan OPD baru tergantung dari tim penilai kinerja OPD.
“Itu tergantung tim penilai kinerja, biarlah beliau bersidang dulu, itu tahapan,” kata Nurdin.
Sekadar diketahui adapun perubahan OPD lingkup Pemprov Sulsel di antaranya, tiga dinas lingkup PU yakni: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dilebur lalu menjadi dua OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Tata Ruang, Pemukiman, dan Pertanahan.
Baca Juga : Hadiri Rapat Pleno TPAKD, Bupati Gowa Komitmen Tingkatkan Digitalisasi Layanan Keuangan
Lalu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dilebur ke Bappeda Sulsel. Kemudian, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura beserta Dinas Perkebunan dilebur menjadi satu menjadi Dinas Perkebunan dan Pertanian. Atas hal itu, muncul OPD baru yang berdiri sendiri yakni Dinas Ketahanan Pangan.
Selanjutnya, Biro Humas dan Protokol juga dihilangkan dan dilebur ke OPD lainnya. Yakni, khusus bagian kehumasannya dilebur ke Dinas Kominfo, sementara bagian keprotokoleran digabung ke Biro Umum.
Selain itu di lingkup sekretariat ada biro baru, yakni: Biro Pengadaan dan Jasa; Biro Administrasi dan Sekretariat Daerah; dan Biro Ortala berubah nama menjadi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
Baca Juga : Resmi Dikukuhkan, Moch Muchlasin Kini Jadi Kepala OJK Sulselbar Gantikan Darwisman
Kemudian, Biro Aset dilebur ke dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Lalu Biro Pembangunan dilebur ke Biro Ekonomi. Termasuk posisi staf ahli yang saat ini diisi tujuh pejabat, direncanakan akan dirampingkan dan menjadi dua staf ahli saja.
Sementara untuk jabatan kepala OPD yabg masih diisi PLT, Nurdin mengatakan akan secepatnya melakukan mutasi.
“Itu harus dipercepat,” kata dia.
OPD yang dijabat Plt saat ini di antaranya kesbangpol, dinas pendidikan, dinas kehutanan, bappeda, dan dinas sosial. Selain itu, adapula dinas kesehatan, dinas perhubungan, biro pembangunan, biro umum dan perlengkapan, serta Sekretaris DPRD Sulsel, biro organisasi tata dan tata laksana, serta biro pengelolaan keuangan daerah.
Penulis: Jahir Majid
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar