PKS Kritisi Sikap Lembek Prabowo dan Luhut Soal Sengketa Natuna

JAKARTA – Presiden PKS Sohibul Iman mengkritik sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal sengketa di perairan Natuna dengan China.

Sohibul mengatakan, seharusnya Prabowo dan Luhut mencontoh sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi yang tegas terhadap sengeta di Natuna.

Baca juga: Jarah Ikan di Natuna, Pangkogabwilhan: Nelayan China Pakai Pukat Harimau

Menurut dia, sikap Retno terhadap klaim nine dash line (klaim atas sembilan titik imaginer) pemerintah China di perairan Natuna sangat tegas. Pesannya pun sangat jelas.

Baca juga: NU Minta RI Tegas Soal Konflik Natuna dengan China

“Gak usah jauh-jauh, ikuti saja seperti yang disampaikan Ibu Retno. Jelas. Ibu Retno message-nya jelas, diksi yang dipakai juga bagus. Jadi kalau diksinya ‘dia sahabat’, ‘jangan dibesar-besarkan’, itu gak ada ketegasan sama sekali,” kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (6/1/2020).

Sebelumnya, Prabowo dan Luhut sempat menyerukan langkah diplomasi damai dalam sengketa perairan di Natuna dengan Pemerintah China.

Prabowo meyakini ada solusi terbaik atas perairan Natuna, sebab Indonesia dan China merupakan dua negara yang bersahabat.

“Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ujar Prabowo.

Sementara Menteri Retno menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash line China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Retno mengatakan, batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.

“Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” ujar Retno usai rapat tertutup di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Sohibul menilai, seharusnya Prabowo dan Luhut lebih tegas ketimbang Retno. Ia menyebut kerja Menteri Pertahanan adalah bersikap tegas menghadapi musuh, bukan malah bekerja seperti Menlu yang mengedepankan diplomasi.

“Mereka bilang alasan ini adalah bagian dari diplomasi. Yang harus diplomasi seperti itu justru (kerjaan) Menlu sebetulnya. Yang ini (Prabowo dan Luhut) harusnya lebih tegas. Ini kok terbalik, Menlu tegas, malah yang ini (Prabowo dan Luhut) justru berdiplomasi,” imbuh dia.

Sohibul pun meminta Jokowi turun tangan untuk menyatukan pendapat antara para menterinya itu dalam menyikapi persoalan perairan Natuna.

Sohibul mengaku khawatir bila para menteri berbeda pandangan, maka bisa melemahkan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya dengan maksimal.

“Jangan dibiarkan pendapat ini beragam begitu saja. Karena itu akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat,” kata dia.

Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News