Logo Sulselsatu

Sengketa Natuna, China Juga Anggap Indonesia Mitra Strategis

Asrul
Asrul

Selasa, 07 Januari 2020 22:00

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRC, Geng Shuang. (int)
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRC, Geng Shuang. (int)

JAKARTA – Pemerintah China merespons langkah Indonesia mengerahkan ratusan nelayan ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang objek sengketa kedua negara.

Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicaranya, Geng Shuang, tetap mengakui RI adalah mitra strategisnya. Hubungan ini sudah terjaga selama puluhan tahun.

“Seperti yang saya bilang, soal perkembangan maritim baru-baru ini, China dan Indonesia telah menjalin komunikasi satu sama lain lewat saluran diplomatik. China dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif,” kata Geng dalam keterangan persnya seperti dilansir dari Detik dari situs resmi Kemlu China, Selasa (7/1/2020)

Baca Juga : Dirgahayu RI ke-79, Berikut Sederet Kontribusi BRI Untuk Negeri

Langkah pemerintah Indonesia untuk mengerahkan kapal nelayan beserta penjaganya ditanggapi Geng dengan penjelasan soal hubungan baik RRC-RI. Geng menyatakan, persahabatan dan kerja sama adalah arus utama hubungan China-Indonesia, adapun perbedaan antara RRC-RI semata-mata merupakan satu cabang saja.

Baca jug: China-langgar-zee-di-natuna-tni-au-kirim-empat-pesawat-tempur-f-16.html" aria-label="“China Langgar ZEE di Natuna, TNI AU Kirim Empat Pesawat Tempur F-16” (Edit)">China Langgar ZEE di Natuna, TNI AU Kirim Empat Pesawat Tempur F-16

“Sebagai negara-negara pantai Asia Tenggara dan negara besar di kawasan, China dan Indonesia mengemban tugas penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional,” kata Geng.

Baca Juga : China Berhasil Tanam CHip di Otak Manusia, Orang Lumpuh Bisa Kembali Bergerak

Baca juga: Sengketa Natuna” (Edit)">PKS Kritisi Sikap Lembek Prabowo dan Luhut Soal Sengketa Natuna

Pada 13 April nanti, hubungan diplomatik China dan Indonesia akan berumur 70 tahun. China menganggap hubungannya dengan Indonesia sebagai hubungan strategis dan jangka panjang.

Menko Polhukam Mahfud Md juga telah menjelaskan soal perintah Jokowi, yakni mengirimkan nelayan dengan kawalan keamanan untuk melaut di Natuna, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), wilayah hak berdaulat Indonesia. Sementara sudah ada 120 nelayan dari Pantai Utara Jawa yang akan ke Natuna.

Baca Juga : Indonesia Negara Kedua yang Dilanda Gempa Bumi Terbanyak di Dunia

“Intinya kita akan hadir, sesuai dengan perintah Presiden sudah lama ini. Keputusan Presiden itu sudah lebih dari setahun yang lalu mengatakan kita harus hadir di sana. Kehadirannya dalam bentuk apa? Satu, patroli yang rutin; yang kedua, kegiatan laut, nelayan,” ujar Mahfud saat menerima 120 nelayan Pantura di Kemnko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Sebelumnya, Indonesia ingin menyelesaikan konflik dengan China soal Natuna dengan cara diplomatik. RI mengakui, China adalah salah satu investor terbesar di Indonesia.

Ketegangan RI-RRC setelah nelayan asal Negeri Tirai Bambu melakukan penangkapan ikan di perairan Natuna, masuk sekitar 30 mil dari zona ekonomi ekslusif di Natuna.

Baca Juga : Orang Mati Bisa Jadi Hidup di Tangan Perusahaan Super Brain Asal China

China mengklaim wilayah tersebut masih daerahnya berdasarkan Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus. Sementara RI menganggap Natuna adalah bagian dari Ibu Pertiwi berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). China pun menganggap ketetapan UNCLOS ilegal.

Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...