Pendapatan RSUD Parepare Tembus Rp111 Miliar, Utang BPJS Juga Menumpuk

SULSELSATU.com, PAREPARE – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare mampu membukukan pendapatan hingga Rp111 miliar pada 2019.

Pendapatan ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja itu belum diterima secara keseluruhan, karena menyisahkan utang BPJS Kesehatan di RSUD Andi Makkasau mencapai Rp37 miliar.

Hal ini terungkap dalam rapat perdana awal 2020, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe bersama jajaran manajemen, karyawan, dan Dewan Pengawas (Dewas) di RSUD Andi Makkasau, Selasa (7/1/2020).

“Jadi piutang BPJS itu totalnya Rp37 miliar. Rp18 miliar yang sudah terverifikasi, dan Rp18 miliar belum terverifikasi,” ungkap Direktur RSUD Andi Makkasau, Renny Anggraeny Sari.

Tidak hanya wali kota, dalam pertemuan itu juga hadir Wakil Wali Kota Pangerang Rahim, Ketua Dewas RSUD H Minhajuddin Ahmad, Anggota Dewas St Amina Amin dan Jamaluddin Ahmad, Asisten II Suriani, Asisten III Haryanto.

Renny mengemukakan, sepanjang 2019, kinerja dan pelayanan RSUD baik. Meski ada penurunan jumlah pengunjung dari 60 ribu menjadi 40 ribu, tapi pasien rawat inap justru meningkat menjadi 16 ribu.

Peningkatan pasien rawat inap ini yang memberi kontribusi positif bagi pendapatan rumah sakit tipe B rujukan 14 daerah di Sulsel ini.

“Apalagi ada tambahan satu bangunan baru lagi yang menambah 42 tempat tidur di rumah sakit, sehingga kami optimis pasien rawat inap akan meningkat, dan pelayanan lebih maksimal,” kata dia.

Wali Kota Taufan Pawe mengapresiasi meningkatnya jumlah pasien rawat inap, namun harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan.

“Ada 16 ribu lebih pasien rawat inap itu menggembirakan, tapi tidak terlalu memuaskan. Karena itu, kualitas pelayanan harus lebih ditingkatkan,” ujar Taufan.

Masalah utang BPJS Kesehatan yang mencapai Rp37 miliar, juga menjadi perhatian Taufan Pawe. Dia berharap masalah utang itu secepatnya terselesaikan, agar tidak mengganggu cash flow RSUD. Meski secara umum, dia menilai kinerja keuangan di RSUD sudah baik.

“Ada Rp111 miliar pendapatan, hanya saja uangnya belum diterima karena BPJS. Ini harus menjadi perhatian agar secepatnya terselesaikan. Itulah pentingnya instrumen manajemen risiko yang tidak boleh diabaikan,” kata Taufan.

Penulis: Andi Fardi
Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News