SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot jabatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Damai menilai Prabowo tak memiliki kebijakan yang sejalan dengan Jokowi soal konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di perairan Natuna.
“Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi,” kata Damai, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (8/1/2020).
Baca Juga : Bagi Para Koruptor, Prabowo Bakal Bangun Penjara Khusus di Pulau Terpencil
Prabowo menurut Damai telah mengambil langkah yang amat berbeda dari Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan negara yang melakukan pelanggaran batas.
Baca juga: PKS Kritisi Sikap Lembek Prabowo dan Luhut Soal Sengketa Natuna
Sementara sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menurutnya justru mendiamkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.
Baca Juga : VIDEO: Presiden Prabowo Subianto Panggil Jaksa Agung ke Istana
“Menunjukkan perbedaan kebijakan yang amat prinsip atau frontal bertentangan dengan langkah presiden RI Jokowi,” kata dia.
Prabowo sebelumnya memang sempat mengatakan akan menempuh jalan yang baik terkait konflik di Natuna tersebut.
“Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ujar Prabowo.
Baca Juga : VIDEO: Presiden Joko Widodo Puji Kinerja Menhan Prabowo Subianto
Sikap dan ucapan Prabowo berkebalikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna.
Retno menyebut kapal-kapal nelayan China menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang telah diakui United Nations Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.
Baca juga: NU Minta RI Tegas Soal Konflik Natuna dengan China
Baca Juga : VIDEO: Jokowi Sebut RS Kemenkes Makassar Tak Kalah dengan Luar Negeri
Sementara itu Jokowi menyebutseluruh pernyataan pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna sudah sangat baik. Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara Indonesia.
“Seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna ‘Penetapan RPJMN 2020-2024’, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar