Jaga Natuna, Komisi I Dukung Penambahan Anggaran Bakamla

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan akan mendukung penambahan anggaran bagi Badan Keaman Laut (Bakamla) untuk menjaga perairan RI.

Dukungan untuk pertahanan laut Indonesia muncul setelah masuknya kapal-kapal nelayan China didampingi kapal coast guard di perairan Natuna.

“Jika (penambahan anggaran) diusulkan, kita akan dukung. Melihat risikonya, dampaknya seperti ini,” kata Kharis di Komplek DPR/MPR, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Pada 2019, anggaran Bakamla mencapai lebih dari Rp400 miliar. Abdul menilai perairan Natuna perlu dijaga selama 24 jam agar tidak ada pihak asing yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia itu.

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat. Ini mengacu hukum internasional yang ditetapkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. Dengan itu pemerintah dinilai perlu memperkuat armada Bakamla.

“Dulu-dulu mungkin tidak terlalu terasa bahwa coast guard kita, kapal-kapalnya masih dengan kemampuan yang belum sepadan dengan coast guard asing,” ujarnya.

Kendati dalam Anggaran Belanja Negara 2020 penambahan anggaran tersebut tidak dibahas, ia mengaku permasalahan Natuna jadi tantangan besar bagi Indonesia.

“Kalau kita gunakan angkatan laut enggak boleh, karena ini permasalahan coast guard. (Gunakan) Sipil bukan perang. Kalau gunakan AU (Angkatan Udara) kita yang salah,” tuturnya.

Perairan Natuna menjadi sorotan publik belakangan ini setelah setidaknya 50 kapal ikan China menerobos masuk dan memancing ikan secara ilegal di ZEE Indonesia yang terletak di perairan itu.

Meski Bakamla dan TNI sempat melakukan pengusiran, kapal-kapal asing yang dikawal coast guard dan kapal fregat China itu menolak pergi dari ZEE Indonesia.

Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News