Soal Kebijakan ‘Kampus Merdeka’ Nadiem, Dekan FKIP Unismuh: Apa Semua Kampus Siap?

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar Erwin Akib memberikan masukan terhadap empat program kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk perguruan tinggi yang bertajuk Merdeka Belajar: Kampus Merdeka.

Empat kebijakan tersebut, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membuka program studi (prodi) baru. Kedua, program akreditasi akan bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang siap naik peringkat

Ketiga, Nadiem Makarim mengatakan akan memberikan kemudahan perubahan status dari perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN-Satker) dan badan layanan umum (PTN-BLU) menjadi badan hukum (PTN-BH). Keempat, Kemendikbud akan memberikan hak magang tiga semester kepada mahasiswa di luar program studi.

Erwin menilai gagasan Nadiem sangat positif tapi tak semua perguruan tinggi siap.

“Ramai-ramai orang menyambut pernyataan Nadiem dengan respon yang positif. Tapi apakah dari respon itu, perguruan tinggi di Indonesia mampu untuk menerimanya. Ada kekhawatiran nantinya kedepan ada perguruan tinggi swasta yang bisa gulung tikar karena kebijakan tersebut,” kata Erwin, dalam rilis yang diterima sulselsatu.com, Selasa (28/1/2020).

Alumni Universitas Teknologi Malaysia ini menyebutkan, kebijakan yang dikeluarkan Nadiem sudah baik, hanya saja perlu melihat Indonesia secara holistik, jangan hanya melihat pendidikan dari Pulau Jawa, tapi juga perguruan tinggi yang ada di Indonesia bagian timur.

“Mesti harus sampai indonesia timur, kebijakan lompatan bagus, hanya memang harus melihat kondisi geografis Indonesia kalau mau melakukan lompatan selevel dengan Singapura, harus dilakukan secara menyeluruh dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan bisa sampai 20 tahun kedepan,” jelas Erwin.

Ia khawatir banyak perguruan tinggi itu akan gulung tikar karena tak mampu ikut berinovasi seperti keinginan Nadiem.

“Mohon maaf mas Menteri. Dunia pendidikan kita bukan pesawat tempur, tapi pesawat boeing, yang besar dan memuat banyak penumpang. Kalau pesawat penumpang bermanuver seperti pesawat tempur, banyak penumpang yang bisa mabuk, bahkan kemungkinan terburuk, pesawatnya pun ikut jatuh,” kata Erwin.

Erwin berharap setiap kebijakan pendidikan dilahirkan dari riset yang holistik atas realitas pendidikan nasional.

Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News