JAKARTA – Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyindir Firli Bahuri cs yang belum bisa menangkap Harun Masiku.
Laode mengklaim KPK pada masa kepemimpinannya justru sering membantu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangkap buronan.
“Bahkan, KPK itu sering membantu Kejaksaan untuk mendapatkan buron. Jadi, seharusnya kalau dia ada di dalam Indonesia bisa didapat seharusnya,” kata Laode seperti dilansir CNNIndonesia, Kamis (13/2/2020).
Baca Juga : Langkah Cegah Korupsi di Daerah, KPK Dorong Akselerasi Sertifikat Tanah dan Bangunan di Sulsel
Laode menjelaskan KPK memiliki sumber daya yang mendukung untuk menangkap koruptor. Atas dasar itu, ia justru bingung ketika Firli tidak berhasil menangkap tersangka yang diyakini berada di Indonesia.
“Ya, kita punya peralatan. Bukan cuma peralatan, sebenarnya kita juga punya orang, kita juga bisa bekerja sama dengan polisi, kan. Di Kepolisian ada intelijen. Jadi, bahkan lari ke luar negeri pun jaringan KPK lumayan lengkap,” ucap dia.
“Jadi, yang high profile seperti Harun Masiku ini kalau dia di Indonesia, ya, berdasarkan dulu-dulu tidak sulit sih,” sambungnya.
Baca Juga : VIDEO: Ini Alasan KPK terkait Percepatan Panangkapan SYL
Harun Masiku terjerat kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. Ia ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama tiga orang lain seperti eks Komisioner Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful (swasta).
Penetapan tersangka itu buah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antirasuah. Hanya saja, tim penindakan KPK tidak berhasil menangkap Harun dan sampai saat ini dirinya masih buron.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Rabu (22/1) lalu menyatakan Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Harun tiba di Jakarta setelah sehari sebelumnya pergi ke Singapura.
Baca Juga : VIDEO: Syahrul Yasin Limpo Ditetapkan Tersangka oleh KPK
Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota legislatif menggantikan kader lain dari PDIP, Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia. Sementara, dirinya tidak memenuhi syarat untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku.
KPU tetap melantik Riezky Aprilia, bukan Harun, karena perolehan suara yang bersangkutan terbanyak kedua setelah Nazarudin.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar