SULSELSATU.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa yang diwakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Abdul Karim Dania bersama Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II, Adi Setiawan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, Wawan Ridwan melakukan penandatanganan berita acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Beban APBD.
Penandatangan ini untuk meningkatkan keakuratan data penyetoran pajak pada Semester I TA 2020 yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Gowa, Muchlis yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPKD Gowa, Rabu (19/2/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Adi Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan syarat untuk penyaluran DAU dan menjadi dasar oleh rekan-rekan di DJPK untuk syarat penyaluran DAU yang mulai berlaku di tahun 2020.
Baca Juga : Bupati Gowa Sitti Husniah Sampaikan Pesan Pembangunan di Depan Jamaah Salat Idulfitri 1446 H
Untuk di Gowa yang kami rekon itu adalah data semester II tahun 2019, karena ini yang pertama sehingga masih banyak hal-hal yang kita harus dipersiapkan.
“Jadi kami sudah melalui proses pra rekon dengan melakukan koordinasi juga bersama KPP pratama bantaeng dan BPKD. Pada intinya yang direkon itu seluruh transaksi, tidak hanya dari LS tapi juga yang dipotong atau dipungut oleh bendahara atas uang persediaan. Sehingga kedepannya prosesnya bukan lagi secara proses akumulatif melainkan dilakukan setiap bulannya,” jelasnya.
Sementara itu, Muchlis menyampaikan penandatanganan hari ini selain untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, kegiatan ini juga menjadi komitmen untuk mengajak semua bendahara di SKPD lebih teliti lagi dalam melaporkan pajak yang dibebankan melalui APBD.
Baca Juga : Ustaz Solmed Bakal Jadi Khatib Idulfitri di Lapangan Syekh Yusuf Discovery Gowa
“Ini kita lakukan agar dalam pelaporan pajaknya dilakukan secara lebih teliti lagi sehinggga data pelaporan pajak yang telah berjalandan yang telah dilaporkan itu sama.Walaupun selama ini semuanya telah berjalan namun untuk UP pelaksanaanya belum masimal,” ungkapnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar