SULSELSATU.com – Berbagai masalah muncul dikalangan buruh akibat dari bencana non alam Covid-19, khususnya di Indonesia.
Beberapa problem yang muncul beberapa diantaranya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), gaji tak dibayarkan, hingga terancam tak dapat Tunjangan Hari Raya (THR).
Menyoroti hal itu, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) berharap perusahaan seharusnya lebih memperhatikan nasib pekerjanya, tidak hanya mementingkan pendapatan dan laba dalam kondisi seperti ini.
Baca Juga : Besok Hari Buruh Internasional, Ini Imbauan Menaker
“Kami mendesak pemerintah untuk tegas dalam kebijakannya, agar perusahaan tetap membayar penuh gaji dan THR pekerjanya serta memberikan insentif khusus dan terbatas pada perusahaan yang terdampak,” kata Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis Jumat (1/5/2020).
Selain itu, ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang bersikeras melanjutkan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) bersama DPR. Sejak awal, isi RUU Cita Kerja tersebut menuai banyak kritik dan penolakan dari serikat pekerja dan elemen masyarakat lain.
Baca Juga : Setelah Sampoerna, Ini Perusahaan yang Buruhnya Terpapar Covid-19
Karenanya, ia mendesak pemerintah untuk menarik kembali RUU Cipta Kerja yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha, sebaliknya sangat merugikan pekerja.
Baca Juga : Setelah Sampoerna, Ini Perusahaan yang Buruhnya Terpapar Covid-19
Karenanya, ia mendesak pemerintah untuk menarik kembali RUU Cipta Kerja yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha, sebaliknya sangat merugikan pekerja.
“RUU Cipta Kerja akan menghilangkan kepastian jaminan kerja, jaminan upah dan jaminan sosial, sehingga rakyat akan semakin sulit mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” katanya.
Selain itu, Aspek Indonesia juga meminta pemerintah membatalkan program kartu prakerja. Menurut mereka, program tersebut tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Baca Juga : Serikat Buruh Protes ke Jokowi Soal Kebijakan Ekonomi Akibat Covid-19
Ia menilai anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk program kartu prakerja sebaiknya dialihkan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat dan jaring pengaman bagi korban PHK. Dalam hal ini, ia meminta DPR ikut serta memberikan usulan penarikan program kartu prakerja.
“Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online,” ucapnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar