SULSELSATU.com, MAKASSAR – Suasana akrab dan hangat terlihat saat sejumlah pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Kabupaten Maros menemui Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif di ruang kerjanya, Selasa (9/6/2020).
Kunjungan ini diagendakan dalam rangka penyampaian aspirasi asosiasi ke DPRD Sulsel. Sejumlah aspirasi disampaikn oleh pengurus asosiasi BPD Maros, diantaranya adalah minimnya peningkatan kapasitas anggota BPD sehingga mempengaruhi fungsi dan tugas yang dijalankan anggota BPD.
“Bbanyak dari teman teman BPD yang kurang maksimal melaksanakan fungsi sebagai anggota BPD karena minimnya penguatan kapasitas,” ujar Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Maros Idial Wahid.
Baca Juga : RMS dan Tamsil Linrung Restui Muzayyin Arif Maju Pilkada Sinjai
Dia menyoroti minimnya dukungan anggaran daerah sehingga peran BPD kurang maksinal.
“Peran BPD sebenarnya bisa sangat maksimal mengawal program-program desa, apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini desa diharapakan menjadi garda terdepan, sehingga peran optimal BPD sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penganggaran,” timpal Asep Hidayat, Wakil Ketua Asosiasi BPD Maros.
Sementara itu, Muzayyin Arif dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat di tingkat desa.
Baca Juga : Luncurkan Buku, Muzayyin Arif: Bentuk Pertanggung Jawaban Abadi
Jika demokrasi berjalan sehat, maka pemerintahan akan kuat dan berdampak pada perbaikan pelayanan masyarakat desa.
“Di tingkat desa penguatan hubungan antara BPD dan Kepala Desa harus tumbuh dalam iklim yang sehat,” ujar Muzayyin.
Muzayyin juga menambakan bahwa DPRD Sulsel, telah berperan optimal mendukung pembangunan berbasis desa.
Baca Juga : Bawaslu Maros Dalami Dugaan Pelanggaran Anggota DPRD Sulsel Kampanye Saat Reses
Salah satunya adalah dengan disahkannya Perda tentang Percepatan Pembangunan Desa, tahun 2019, yang merupakan usul inisiatif DPRD Sulsel.
“Perda ini merupakan ikhtiar DPRD Sulsel dalam rangka mendukung program pemerintah provinsi yang akan mengalokasikan Anggaran Dana Desa dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” tutur legislator PKS Sulsel itu.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar