Komisi V DPR RI Minta Kemenhub Kaji Ulang Penghapusan Pembatasan Penumpang
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menghapus ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi.
Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenhub 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19.
Sebelumnya pada Permenhub 18 Tahun 2020 Pasal 11, 12, 13, dan 14 tercantum pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen kapasitas untuk mobil penumpang, mobil pribadi, bus penumpang, transportasi sungai, danau, serta penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Muh Aras mengatakan kebijakan tersebut belum tepat untuk diterapkan saat ini.
“Kami meminta pemerintah dalam hal ini Kemenhub mempertimbangkan kembali penghapusan aturan pembatasan penumpang pada transportasi umum mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Keputusan ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19,” kata Aras, Rabu (10/6/2020).
Ketua DPW PPP Sulsel itu, melanjutkan bahwa
pandemi Covid-19 ini masih berstatus bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 lalu.
“Oleh karena itu, segala hal berkenaan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk aturan pembatasan penumpang kami kira belum layak untuk dihentikan,” ujarnya.
Aras pun memberikan solusi, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Kemenhub dengan membuka semua mode transportasi umum dengan pembatasan penumpang, tetapi tetap memperketat dan merapkan protokol kesehatan.
“Kemudian penegasan kembali pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat di luar rumah, seperti pembatasan karyawan bekerja di kantor, pembatasan pengunjung di Mal, pasar dan tempat umum lainnya,” tutur Aras.
Tidak hanya itu, Aras juga meminta kepada seluruh petugas yang berwenang, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat penerapan new normal.
“Demikian pula saat menghadapi kebiasaan baru (new normal), petugas sebaiknya mengantisipasi lonjakan antrean penumpang di beberapa fasilitas transportasi umum seperti terminal dan stasiun,” tutup politisi berlatar belakang pengusaha ini.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News