SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif melakukan kunjungan Ke Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari di Dusun Sabang, Desa Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
Ikut dalam rombongan itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Sulkaf S Latief bersama beberapa pejabat DKP Sulsel, dan Kepala UPT PPI Bonto Bahari. Kedatangan Muzayyin merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat bahwa aset pemerintah itu belum difungsikan sejak dibangun 8 tahun lalu.
Aset tersebut tinggal begitu saja, tanpa ada aktivitas perikanan seperti pelabuhan perikanan lainnya misalnha Pelabuhan Lonrae di Bone, Lappa di Sinjai, Beba’ di Takalar.
Baca Juga : RMS dan Tamsil Linrung Restui Muzayyin Arif Maju Pilkada Sinjai
Muzayyin berharap pelabuhan perikanan itu bisa difungsikan untuk aktivitas nelayan. Sehingga nelayan dan masyarakat bisa memanfaatkan pelabuhan tersebut. Apalagi Kabupaten Maros salah satu daerah yang menjadi penyangga pangan untuk kota Makassar.
“Kita desak pemerintah provinsi aktifkan pelabuhan yang mangkrak sejak 8 tahun lalu itu,” ungkapnya, Selasa, (16/6/2020) di Maros.
Menurut informasi, pengelolaan pelabuhan perikanan itu baru dipindahtangankan sejak tahun lalu dari kabupaten ke provinsi. Meski demikian, Muzayyin berharap PPI Bonto Bahari bisa dapat perhatian dari pemerintah Sulsel.
Baca Juga : Luncurkan Buku, Muzayyin Arif: Bentuk Pertanggung Jawaban Abadi
“Sayang sekali kalau pelabuhan itu hanya jadi tempat balapan motor dan kumpul muda-mudi, tidak bisa pelabuhan perikanan dibiarkan mangkrak begini,” tegasnya
Legislator PKS Sulsel itu menambahkan jika pengelolaan PPI itu bisa dimaksimalkan dengan baik, maka banyak nelayan yang biasa melaut akan sangat terbantu.
“Selama ini, nelayan menambatkan perahunya di pinggir-pinggir sungai. Kalau air lagi surut maka kapal tidak bisa keluar, harus menunggu air naik untuk bisa keluar,” ungkapnya.
Baca Juga : Bawaslu Maros Dalami Dugaan Pelanggaran Anggota DPRD Sulsel Kampanye Saat Reses
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S Latief menjelaskan alasan pelabuhan tersebut tidak jadi pilihan pendaratan kapal ikan. Menurutnya, meskipun ia baru terima pengelolaan pelabuhan itu tahun lalu. Tetapi memang belum bisa digunakan maksimal. Laporan kepala UPT, pelabuhan ini butuh pemecah ombak agar bisa dimanfaatkan nelayan.
Kondisi PPI Bonto Bahari hampir sama dengan PPI yang lain. Mereka semua mengharapkan bantuan pembangunan break water.
“Saat ini kami akan bangun break water di PPI Beba, Takalar, kalau PPI Bonto Bahari sudah punya desainnya kita coba bantu,” pungkasnya.
Baca Juga : Muzayyin Arif Wakili DPRD Sulsel Terima Penghargaan Dari Kemenkumham
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar