SULSELSATU.com, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavia, memberikan arahan dalam Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Selatan, Rabu (8/72020).
Tito Karnavian mengatakan, kehadirannya dalam rangka tugas pokoknya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
“Kita punya agenda besar, yaitu pilkada dan ini amanat Undang-undang,” kata Tito.
Baca Juga : 10 Longwis Unggulan Makassar yang Dikunjungi Sejumlah Kepala Daerah di Hari Peringatan OTDA
Ia menjelaskan, pilkada serentak itu sedianya dilaksanakan bulan September tahun 2020. Dari tahun 2019 sudah dilaksanakan tahapan awal, total 15 tahap hingga selesai. Awalnya di mulai tahun 2019, dilakukan perencanaan telah sampai lima tahapan, di bulan Maret Indonesia mengalami pandemi Covid-19.
“KPU kemudian menghentikan tahap kelima. Tahap kelima ini sudah mulai terjadi kontak sosial, kontak fisik dan pelantikan ad-hock,” kata Tito.
Selain itu, Tito menjabarkan beberapa pelaksanaan pemilihan di berbagai dunia. Korea Selatan misalnya. Walaupun sebagai negara kedua terkena pandemi Covid-19 setelah Cina, negara ini mampu melaksanakan tahapan secara on schedule walaupun pada masa puncak pandemi mereka di bulan April. Protokol kesehatan negara ini yang akan diadopsi.
Baca Juga : Mendagri Apresiasi Kebijakan Gubernur Sulsel Tangani Inflasi Lewat Subsidi Penerbangan
“Banyak negara yang melakukan on schedule, ada negara yang menunda bulan. Hanya ada dua negara yang melakukan penundaan yaitu Paraguay dan Inggris,” ungkapnya.
Sementara, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dalam laporannya menyampaikan, telah hadir 12 kepala daerah, kecuali Kepulauan Selayar sebab terganggu persoalan cuaca dan penerbangan belum beroperasi.
“Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel juga membackup KPU termasuk menyediakan APD dan rapid test,” kata Nurdin Abdullah.
Baca Juga : Mendagri Tito Karnavian Beri Tips Atasi Inflasi ke Pejabat Daerah di Sulsel
Dari 12 kabupaten kota, ia kemudian mengumpulkan kepala daerah menyatukan pandang untuk memutus mata rantai Covid-19. Termasuk gerakan dalam menjaga wilayah masing-masing.
“Jika Makassar selesai Covid-19, maka 80 persen permasalahan Covid-19 selesai. Sebab Makassar merupakan episentrum penyebaran,” bebernya.
Pilkada diharapkan bisa terselenggara dengan baik, dengan setiap tahapan protokol dilaksanakan dengan ketat. Termasuk edukasi menggunakan masker dan penggunaan hand sanitizer.
Baca Juga : Andi Sudirman Paparkan ke Mendagri Jurus Jitu Tangani Inflasi di Sulsel
“Sulsel kami harapkan penyelenggaraan pilkada aman dan damai. Kami baru saja mendapatkan hasil pemetaan 12 kabupaten/kota, masih ada dua kabupaten kota yang terkategori tinggi, sembilan sedang dan satu hijau,” ujarnya.
Sedangkan, Ketua KPU Sulsel, Faizal Amir, menyebutkan, pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020, dan semua tahap berpotensi berpindah.
“Secara umum penyiapan sumber daya manusia dan anggaran sudah siap, walau berbagai kendala teknis dihadapi,” ujarnya.
Baca Juga : Tito Karnavian Puji Komposisi Pendapatan APBD Sulsel Tahun 2023
Ia melaporkan, dari 12 daerah yang melakukan pilkada, dua kabupaten yakni Maros dan Selayar masing-masing diikuti satu calon perseorangan. Selain itu, Pilkada yang dilaksanakan pada Desember mendatang juga akan dipengaruhi cuaca.
“Selayar dan Pangkep harus diantisipasi gangguan cuaca dalam hal penyaluran logistik,” imbuhnya.
Ia menambahkan, petugas dalam setiap tahapan harus mengikuti pemeriksaan bebas Covid-19.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf, menyatakan, pihaknya sudah siap melaksanakan pengawasan berbagai tahapan pilkada, khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Bawaslu akan berusaha meminimalisir pelanggaran yang dapat terjadi. Baik dalam hal administrasi, maupun tahapan dalam masa pandemi.
“Memastikan ketepatan prosedur, cara dan waktu, khususnya tahapan. Dan termasuk dalam hal kita melakukan verifikasi faktual,” ujarnya.
Editor: Kink Kusuma Rein
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar