SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar yang memperpanjang dan menambah jumlah kursi di tingkat SMP Negeri dinilai merugikan sekolah swasta.
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Makassar pun gusar dengan kebijakan itu. Kursi di tingkat SMPN sebelumnya 32, namun rencananya ditambah menjadi 36.
Ketua BMPS Makassar, A. Syahrin Badaruddin meminta kepada Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Ketua Dewan Pendidikan yang juga selaku Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo untuk menutup pendaftaran sekolah SMP negeri.
Baca Juga : Rudianto Lallo Ingatkan Polisi Jaga Netralitas di Pilkada 2024
“Saya sampaikan pak Ketua Dewan Pendidikan yang juga sebagai Ketua DPRD Makassar agar sekiranya kami dibantu di sekolah swasta dengan cara menutup secepatnya pendaftaran di sekolah SMP Negeri. Kami yang dari swasta sangat dirugikan dengan upaya penambahan jumlah kursi setiap kelas,” kata A. Syahrir dalam silaturahmi dengan Dewan Pendidikan dan Kepala Sekolah SMP swasta se-Makassar, Sabtu (25/7/2020).
Syahrir menjelaskan, hingga saat ini sekolah swasta masih sepi dari pendaftar. Hal ini tidak lepas dari kebijakan Disdik yang masih terus membuka pendaftaran. Sementara BMPS ini bagian penting sebagai pemerintah dalam mendidik generasi pelanjut.
“Kami tidak ingin sekolah swasta kekurangan murid. sekolah swasta di Makassar ini butuh perhatian. Kulaitas sekolah swasta juga tidak buruk seperti yang ada di pemikiran orangtua siswa,” ucapnya.
Baca Juga : Danny Pomanto Sebut Dewan Pendidikan Punya Peran Penting Ciptakan Generasi Indonesia yang Unggul
Senada disampaikan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Makassar, Nasrah. Menurutnya semakin adanya penambahan kursi di sekolah SMP negeri ini maka swasta semakin rugi. Dia juga menyesalkan pendaftaran yang masih berlanjut di Makassar.
“Di daerah ini sudah dututup pendaftaran. Hanya Makassar yang masih memperpanjang,” kata Nasrah.
Dia menjelaskan, dengan adanya penambahan rata-rata empat kursi satu ruangan maka diperkirakan akan menyerap lagi siswa sebanyak 600 orang. Hal ini tidak berimbang terhadap keberadaan sekolah swasta yang masih butuh siswa.
Baca Juga : Moment Ketua DPRD Makasaar Rudianto Lallo Bacakan Teks Proklamasi Peringatan HUT RI ke-79
“Kami sekolah swasta jauh lebih banyak dari sekolah SMP Negeri. Jumlah kami ada 153 sekolah,” ucapnya.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar