SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengikuti rapat koordinasi peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta Pilkada Serentak 2020.
Rakor dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, Kepala BNPB Doni Monardo, Ketua KPU Arif Budiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, diikuti kepala daerah se-Indonesia itu digelar pada Kamis (27/8/2020).
Mendagr Tito Karnavian dalam arahannya, mengimbau pada rapat tersebut akan lahir keputusan-keputusan maupun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari.
Baca Juga : Jadi Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar, BRI Diapresiasi Oleh Negara
Hal ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019.
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, dalam implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, para gubernur, bupati dan wali kota diminta untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan di antaranya kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
Baca Juga : Pengumuman! Restrukturisasi Kredit Perbankan Penanganan Pandemi Covid-19 Berakhir
“Rapat koordinasi ini digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang diambil dalam implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, khususnya terkait pelaksanan protokol kesehatan secara ketat beserta sanksi atas pelanggaran ketentuan protokol kesehatan,” katanya.
“Tetap memerangi dan menanggulangi Covid dan sosialisasi dari segala aspek yang ada. Kenapa ini penting, objektif saja, kita sedang di ambang resesi ekonomi, ini menyebabkan kita harus bekerja keras,” ucap Mahfud.
Kepada peserta rapat, Mahfud kemudian menyampaikan lima program utama satuan tugas. “Indonesia Aman, Indonesia Sehat, Indonesia Berdaya, Indonesia Tumbuh, dan Indonesia Bekerja,” sebutnya.
Baca Juga : PT Bumi Karsa Dirikan Posko Mudik, Bentuk Peduli Keselamatan dan Kenyamanan Para Pemudik
“Yang dimaksudkan Indonesia aman adalah program rakyat aman dari Covid-19, Indonesia sehat adalah reformasi layanan kesehatan berbasis gotong royong, Indonesia Berdaya adalah meningkatkan daya beli rakyat, Indonesia Tumbuh adalah meningkatkan penerimaan begara, dan terakhir Indonesia Bekerja adalah percepatan penyerapan tenaga kerja,” paparnya.
Pada rapat virtual itu, perwakilan Kementerian Keuangan, merilis persentase realisasi belanja APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2020.
Hasilnya, berdasarkan Laporan pemerintah daerah (data diolah) Ditjen Bina Keuangan Daerah per 27 Agustus 2020, Provinsi Sulawesi Selatan berada diurutan pertama persentase realisasi belanja APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2020. Persentase itu melebihi persentase secara provinsi bahkan secara nasional, yakni 62,55 persen disusul DKI Jakarta dengan persentase 60,62 persen.
Baca Juga : Masyarakat Kabupaten Gowa Kini Tidak Wajib Pakai Masker di Ruang Publik, Aturan Telah Dicabut
Di akhir rapat koordinasi ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan kesimpulan dalam rapat koordinasi ini.
“Kinerja pemerintah daerah perlu ditingkatkan baik pada aspek penanganan kesehatan, maupun upaya pemulihan perekonomian daerah. Dukungan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pelaksanaan program PEN (pemulihan ekonomi nasional) terkait daerah sangat dibutuhkan pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi kinerja APBD dan merancang program pemulihan ekonomi daerah yang sinergis dengan palaksanaan program PEN yang dilakukan pemerintah pusat,” paparnya.
Usai mengikuti rakor, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan, bahwa rakor ini merupakan visi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga : Bisa Kembali Beraktivitas Normal, Begini Cara Menjaga Kesehatan Tubuh
Pemerintah Provinsi Sulsel, kata dia, memiliki strategi-strategi khusus, dalam penanganan Covid-19, kemudian bagaimana Sulsel melakukan pemulihan ekonomi.
Terkait Sulsel urutan pertama penyerapan belanja APBD 2020, kata Sudirman, dalam keadaan Covid-19 pun tetap melakukan penyerapan.
“Jadi kami (Pemprov Sulsel) dari awal, melakukan cepat tender, sehingga masih Covid pun sudah banyak yang melakukan tanda tangan kontrak, jadi tender sudah berjalan baru masuk Covid,” kata Sudirman.
Sehingga, pandemi Covid-19, tidak mempengaruhi penyerapan belanja APBD Pemprov Sulsel.
“Strategi kami melakukan tender di awal tahun dan sudah ada beberapa yang kontrak. Seperti, program infrastruktur. Jadi begitu pandemi masuk, sudah banyak yang direalisasikan. Jadi, memang serapan anggaran semester I luar biasa,” kata dia.
Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar