Hindari Penyerobotan Tanah dan Tumpang Tindih Sertifikat, Danny Libatkan RT/RW

Hindari Penyerobotan Tanah dan Tumpang Tindih Sertifikat, Danny Libatkan RT/RW

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tak hanya kemunduran pelayanan, penghapusan isentif, pengurusan birokrasi yang rumit, menjadi perhatian pada kampanye dialogis ADAMA di Kecamatan Rappocini, Kamis (8/10/2020). Masalah agraria juga turut menjadi perhatian.

“Kenapa banyak masalah agraria yang membelit saat ini, sebab tidak adanya pelibatan eksternal seperti tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya,” ungkap Danny Pomanto, di sela kampanye dialogis tersebut.

Menurut Danny, selama ini kurangnya pelibatan RT/RW menjadi salah satu penyebab tertinggi masalah agraria menjadi keluhan tertinggi di Kota Makassar. Ke depan kata Danny RT-RW akan dilibatkan guna meminimalkan masalah tumpang tindih alas hak.

“Kita akan pakai RT/RW dalam penandatangan AJB (akte jual beli) dan akte hibah dan sertifikat. Bukan lagi staf kelurahan dan unsur pejabat di internal pemkot. Itu poin evaluasi kami untuk melindungi masyarakat dari para mafia tanah,” terangnya.

Danny menambahkan, mengapa melibatkan RT-RW, sebab RT/RW yang paling memahami wilayah teritorial di lingkungannya atau permasalahan tanah di wilayah itu. “Yang paling tau RT/RW itu sendiri. Bukan lurah bukan camat,” ulangnya.

Danny mencontohkan, jika terjadi peralihan tak sedikit banyak kaus tanah terjadi. Sebab lurah/camat baru akan memanggil RT/RW ya jika masalah sudah timbul.

“Di situ persoalannya, harusnya di balik. RT/RW yang menyelesaikan, camat dan lurah tinggal mensupport,” terang Danny.

Sementara, warga Kompleks Agraria Jalan Emmisaelan, Kecamatan Rappocini, Jimmy Maroni, mengaku berterimah kasih terhadap inovasi yang bakal diterapkan oleh sang inovator Makassar tersebut.

Menurutnya masalah agraria harus menjadi perhatian khusus kepada Wali Kota Makassar ke depan.

“Ini konsep sangat solutif. Kami percaya hanya Pak Danny mampu melakukan itu, kalau untuk masyarakat beliau selalu dekat, sudah terbukti. Semua kebijakannya hanya untuk kepentingan masyarakat. Kami sepakat untuk nomor 1 pada 9 Desember,” kuncinya. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Baca Juga