SULSELSATU.com, MAKASSSAR – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman), kembali menggelar kampanye dialogis secara virtual, Senin (2/11/2020).
Paslon nomor urut 2 ini memang diketahui sebagai pelopor bahkan hingga kini masih berstatus kandidat satu-satunya di Pilwali Makassar yang memakai metode virtual ini.
Kampanye virtual jilid keempat yang digelar kali ini menjangkau 45 titik di 38 Kelurahan yang masuk kecamatan zona 3 yakni Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea.
Baca Juga : Ketua Tim Appi-Rahman Soroti Politik Anggaran Pemkot Makassar
Warga yang melakukan nonton bareng dan tersambung langsung dengan Appi-Rahman di 45 titik ini diberikan kesempatan bertanya terkait program Paslon yang diusung Partai Demokrat, PPP dan Perindo.
Tak hanya itu, di kesempatan ini pula sejumlah perwakilan warga menyampaikan harapan bahkan berkeluh kesah terkait masalah yang mereka hadapi saat ini.
Warga di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, misalnya mengeluhkan soal pelayanan ambulans.
Baca Juga : Dukungan Makin Massif, Giliran Komunitas Warga Soppeng Tegas Pilih Appi-Rahman
Dimana mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyewa ambulans sebab sulitnya atau tak adanya fasilitas ambulans milik Pemkot Makassar.
“Ada keluarga meninggal terus susah ambulans, saya mencari ambulans kemana-mana tapi biayanya sangat mahal. Bahkan sampai jutaan karena kebetulan antar daerah. Pertanyaan saya jika Pak Appi dan Pak Rahman terpilih apakah ada programnya ambulans gratis?,” ucapnya.
Pertanyaan dari perwakilan warga Karuwisi Utara ini dijawab langsung oleh Appi, bahwa jika nanti ia terpilih program ambulans gratis untuk warga kota Makassar akan diwujudkan.
Baca Juga : Makin Massif, Pengalihan Pilihan ke Appi-Rahman, Pengamat: Warga Memilih yang Tepat untuk Dipilih
“Penyediaan ambulans merupakan salah satu atau sebuah proses pelayanan yang Insyaallah akan kita hadirkan ke depan.
Dimana dalam proses seperti ini kita tidak boleh lagi memberatkan warga, pada saat mereka kedukaan harus lagi mengeluarkan uang untuk urusan-urusan yang tidak krusial,” ucap Appi.
CEO PSM Makassar ini bahkan menerangkan jika saat masa kampanye sekarang saja, ia sudah menyiapkan ambulans gratis yang bisa dipergunakan oleh siapapun.
Baca Juga : Appi-Rahman Unggul di Debat Kedua Pilwali Makassar, Ekonom Senior Hingga Sosiolog Sebut Programnya Solutif
“Apalagi jika kami terpilih maka ini akan kita tingkatkan lagi pelayanannya, armadanya ditambah. Dan harus diingat penyediaan ambulans ini tidak melulu harus menggunakan anggaran APBD, tetapi kedepan akan ada kerjasama dengan pihak swasta misalnya lewat bantuan CSR supaya anggaran APBD bisa kita alihkan ke persoalan-persoalan lainnya,” sambungnya.
Sementara itu beralih ke titik nobar di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, salah satu Ketua RT setempat menyinggung soal insentif Ketua RW dan RT.
“Inikan selama ini kami diberikan insentif tapi ada sembilan indikator yang harus dipenuhi, nah kalau tidak dipenuhi itu semua tidak full kita dapat. Jadi beda-beda semuaki’, bagaimana nanti Pak Appi dan Pak Rahman untuk insentif ini apakah juga ada indikatornya atau tidak ada,” ujarnya.
Baca Juga : Kreatif, Appi dan Rahman Main Film Juga, Viral di Medsos
Untuk pertanyaan soal insentif ini, Rahman Bando yang diberikan kesempatan menjawab.
Secara lugas dan tegas ia mengatakan Appi-Rahman sudah menerangkan bahwa program insentif Ketua RT dan RW akan diberikan tanpa syarat alias tanpa indikator.
“Anggarannya kan semisal sudah diketuk di DPRD, kalau yang disepakati Rp 1 juta yah itu yang harus diberikan tidak perlu ada indikator-indikator lagi karena itu menjadi hak dari Ketua RT dan RW,” tegasnya.
Lebih jauh mantan Kepala Dinas Pendidikan Makassar ini mengatakan, insentif tanpa syarat ini perlu diwujudkan agar kinerjanya semakin membaik.
“Yang mau dilakukan yakni komitmen bersama bahwa RT/RW adalah perpanjangan tangannya wali kota dalam menjalankan program-program di wilayah, yang kedua menjadi penyambung komunikasi masyarakat kepada wali kota,” terangnya.
“Justru dengan indikator ini yang ada sembilan itu akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan dimana belum tentu obyektif di dalam menentukan berapa indikator yang terpenuhi dan berapa yang tidak terpenuhi. Bisa jadi secara kasat mata ada Ketua RT yang kinerjanya sama tetapi penilaian indikatornya berbeda akhirnya yang mereka dapatkan berbeda pula,” tutupnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar