SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah melakukan evaluasi internal terkait partisipasi masyarakat pada Pilwali Makassar yang dilakukan tanggal 26-28 Desember 2020 lalu.
Dalam rapat evaluasi tersebut, KPU Makassar mengumpulkan seluruh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), khususnya divisi sosialisasi dan divisi Teknis.
Komisoner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, kegiatan tersebut pihaknya meminta kepada PPK tiap kecamatan untuk memetakan tingkat partisipasi di wilayahnya dan menyampaikan apa kendala serta hambatan yang dihadapi sehingga target partisipasi tidak terpenuhi.
Baca Juga : Warga Makassar Tak Dapat Undangan Mencoblos di TPS, Cukup Tunjukkan e-KTP
“Begitu pula dengan wilayah kelurahan yang mencapai target, bagaimana karakteristik wilayah tersebut dan apa faktor pendukung sehingga angka partisipasinya bisa tinggi,” jelas Endang, Kamis (7/1/2021).
Endang menyebutkan, hasil evaluasi ini akan menjadi bahan KPU, untuk melakukan pemetaan berbasis kelurahan, mengidentifikasi persoalan dan kendala yang dihadapi setiap kelurahan.
Baca Juga : Tinjau Gudang KPU Makassar, Andi Arwin Azis: Logistik Pilkada Siap Didistribusikan
“Sehingga bisa meniadi acuan kerja kami di KPU untuk selanjutnya,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa, walau angka partisipasi tingkat kota secara keseluruhan berada di angka 59,66 persen. Tapi ternyata ada dua kelurahan yang memiliki partisipasi melebihi angka 80 persen.
“Kelurahan tersebut, yaitu Kelurahan Lakkang (88.79 persen) di Kecamatan Tallo dan juga kelurahan Untia (82.18 persen) di Kecamatan Biringkanaya angka partisipasinya lebih dari 80 persen,” tutur Endang.
Baca Juga : KPU Makassar Tetapkan 3 Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Akbar Pilwalkot
Kendati demikian, dua kelurahan tersebut diakuai memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih sedikit dibandingkan dengan kelurahan kelurahan lain yang ada di Makassar.
Sementara itu, lanjutnya, untuk kelurahan dengan partisipasi rendah, pihaknya telah mengagendakan untuk menelisik lebih jauh persoalan dan kendala apa yang dihadapi.
“Sehingga pemetaannya bukan hanya selesai di tingkat kelurahan, tapi kami akan urai hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS),” tutupnya.
Baca Juga : KPU Makassar Butuh 13.139 KPPS, Segini Honor yang Diterima
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar