Logo Sulselsatu

Penataan Aset Pemprov Sulsel Buruk Versi KPK

Asrul
Asrul

Rabu, 27 Januari 2021 20:15

Kepala Satgas pencegahan Direktorat KPK Niken Ariati. Sulselsatu/Jahir
Kepala Satgas pencegahan Direktorat KPK Niken Ariati. Sulselsatu/Jahir

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil penilaian capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK hingga tahun 2020.

Kepala Satgas pencegahan Direktorat KPK Niken Ariati mengatakan MCP terfokus dalam delapan area capaian di antaranya tata kelola dana desa, penganggaran APBD, perencanaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), APIP, manajemen ASN hingga manajemen aset daerah.

Khusus Sulsel dan Kota Makassar, kata Niken Ariati, capaian MCP sangat minim. Olehnya itu Pemprov menjadi perhatian lebih penerapan untuk perbaiki sistem pemerintahan yang baik dan bersih dengan sistem.

Baca Juga : Kejar Target Eliminasi TBC, Pemprov Sulsel Terbitkan Pergub

“Kebetulan Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar ini agak rendah capaian nih. Sekitar dua ratus delapan puluhan. Makanya jadi perhatian,” katanya saat ditemui di kantor gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar, (27/1/2021).

Niken mengaku, Pemprov Sulsel harusnya memiliki capaian lebih baik. Apalagi Sulsel merupakan daerah yang juga dijadikan cermin pembangunan yang besar di Indonesia timur.

“Harusnya ya lebih bagus dong kan pemerintah provinsi dan pemerintah kota ibukota provinsi biasanya kan harusnya baik gitu,” ungkapnya.

Baca Juga : Satgas Percepatan Investasi Sulsel Dibentuk, Target Pertumbuhan Ekonomi Hingga 8 Persen

Dia mengaku banyak penyebab yang membuat capain MCP Pemprov Sulsel sangat rendah diantaranya penataan aset daerah yang tidak karuan.

“Makanya kami kan dorong terutama kalau di sini kami minta untuk perbaikan manajemen aset daerah, supaya aset-aset daerah tercatat,” ujarnya.

Selain itu, Niken juga menyarankan Pemprov Sulsel untuk lebih mempertegas saksi perlindungan aset daerah.

Baca Juga : Perkuat Fundamental Kinerja, BRI Cetak Laba Rp45,36 Triliun

“Sementara kita minta supaya dipertegas sanksinya. Minta ber surat segera. Surat peringatan satu, dua, tiga. Kalau enggak kita laporkan ke Apgakum. Sebenarnya konteksnya seperti itu saja supaya lebih disiplin lagi,” pungkasnya

Penulis: Jahir Majid
Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...