Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Abu Janda Buat Gaduh Pemerintahan Jokowi
SULSELSATU.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tak nyaman dengan sikap Permadi Arya alias Abu Janda dalam berbangsa dan bernegara. Langkah tegas diambil oleh organisasi kepemudaan itu dengan melaporkan ke pihak berwajib.
Ketua Umum (Ketum) KNPI Haris Pertama. Haris menjelaskan KNPI merupakan tempat berhimpunnya organisasi-organisasi kepemudaan, termasuk ormas sayap Nahdlatul Ulama (NU).
“Jadi gini kan Permadi Arya alias Abu Janda ini kan suka asbun dia, asal bunyi aja. Nah jadi yang harus dipahami KNPI ini singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah kalau bisa ditanya juga sama dia, tahu arti dari KNPI nggak. KNPI ini, ini tempat berhimpunnya, wadah berhimpunnya seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Nah salah satunya kan dia bilang dia Ansor, NU. Ansor juga berhimpun, ada Ansor, ada PMII, ada Fatayat, terusnya ada IPNU ada IPPNU,” kata Haris, dikutip detikcom, Jumat (29/1/2021).
“Nah kalau untuk di Muhammadiyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Untuk di mahasiswanya ada HMI, GMNI, PMII, GMKI, PMKRI, habis itu yang lainnya ya, kaya KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan juga organisasi kepemudaan di seluruh partai politik,” imbuhnya.
Haris membantah bahwa KNPI adalah pendukung FPI. Dia meminta Abu Janda supaya tidak asal bicara.
“Jadi bukan kita pendukung FPI. Makanya, maksud kita Abu Janda itu suruh baca lagi berita-berita yang dia share, yang dia bilang saya dendam politik. Jangan asal bunyi dong,” tegas Haris.
Haris heran Permadi Arya alias Abu Janda yang mengaku-ngaku sebagai pendukung Jokowi, tapi perilakunya justru membuat gaduh. Dia kemudian menyinggung soal kondisi masyarakat di Papua.
“Maklum lah bahwa dia suka menghina orang. Jadi, apa namanya ya, dia salah satu orang yang bikin kacau pemerintahan Pak Jokowi. Bikin kacau. Dia bukan pendukung Pak Jokowi,” sebut Haris.
“Nah ini kok, dia mengaku katanya pendukung Pak Jokowi tapi bikin kacau pemerintahan Pak Jokowi. Kan bisa dilihat. Bahwa di Papua ini aja gejolak sosialnya, gejolak masyarakatnya masih cukup tinggi. Jadi jangan asal bunyi dong,” imbuhnya.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News