SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar akhirnya membuka lelang jabatan eselon II setelah sebelumnya terkendala izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Berdasarkan Pengumuman Nomor: 03/PANSEL-JPTP/II/2021 tentang seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot Makassar yang ditanda tangani ketua panitia seleksi lelang terbuka, Prof Syamsul Alam.
Delapan jabatan yang dilelang diantaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Baca Juga : Masa Jabatan Sekda Makassar Akan Berakhir, Lelang Jabatan Terbuka untuk Umum
Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Kepala Dinas Penataan Ruang (DPR) Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, serta Sekretaris DPRD Makassar.
Dalam pengumuman tersebut terdapat 15 point persyaratan yang harus dipenuhi peserta dan 4 poin tata cara pendaftaran.
Baca Juga : Assesment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 14 ASN Pemkab Gowa Bersaing
Ditulis pendaftaran dan penerimaan berkas dibuka mulai 6 Februari hingga 8 Februari 2021. “Seleksi adminitrasi 8 Februari, dan pengumunan hasil seleksi 9 Februari 2021,” ucap Ketua Pansel, Syamsul Alam, Jumat (05/02/2020).
Peserta yang lulus seleksi, selanjutnya akan mengikuti tes kompetensi managerial, pembuatan makalah, hingga tes kompetensi bidang yang dijadwalkan pada 9 Februari dan 10 Februari 2021.
Sedangkan pada 11 Februari 2021, hasil seleksi dari panitia seleksi disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin. “Hasilnya nanti diumumkan 15 Februari 2021,” ucap dia.
Baca Juga : Pengumuman! Pemkab Gowa Lelang 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaludin menggenjot pelaksaan lelang jabatan, sebelum berakhirnya masa jabatannya.
Meski rencana ini sebelumnya menuai protes dari pelbagai pihak, termasuk para legislator DPRD Makassar. Namun, Rudy menegaskan bahwa pelayanan publik perlu dimaksimalkan. Olehnya, pengisian jabatan kepala Dinas yang lowong genting dilaksanakan.
“Harus segera kita isi agar pelayanan ini bisa maksimal. Ada tidak masyarakat yang mau agar pelayanan tidak maksimal? Tidak ada kan,” jelas Rudy.
Baca Juga : Plt Kepala BKD Makassar: Belum Ada Perintah Lanjutkan Lelang Jabatan
“Selalu mau maksimal, jadi struktur pemerintahan kita juga harus maksimal. Jangan pemain cadangan yang main, tapi pemain utama semua,” sambungnya. (*)
Penulis: RESTI SETIAWATI
Editor: ANDI
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar