SULSELSATU.com, Makassar – Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin menanggapi tudingan cuci tangan dengan mencopot Rusmayani Madjid dari Kepala Dinas Pariwisata. Rudy menganggap Rusmayani bertanggung jawab atas gagalnya pencairan Dana Hibah Pariwisata.
“Saya tidak ingin mengomentari kambing hitam atau apa. Yang jelas kita sudah gagal menjalankan instruksi presiden untuk pemulihan ekonomi dan tim eksekusi dana hibah. Dan itu leading sektornya dari (dinas) pariwisata,” ujar Rudy, Jumat (5/2/2021).
“Saya sebagai pimpinan ingin percepatan, iyakan, kalau ada yang lain lambat, masa saya biarin. Kalau saya biarin, sudah pasti saya salah. Saya butuh percepatan. Percepatan inilah kita dorong orang baru,” sambungnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2025
Rudy mengatakan tidak melihat dari sisi personal. Namun, jabatan Rusmayani, sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang menyebabkan kelambatan dalam mengakselerasi program-program prioritas utama.
Rudy juga menjelaskan alasannya tidak menandatangani berkas. Pasalnya, Rudy menerima berkas pada 30 Desember 2020.
“Bukan tidak mau tandatangan, dia datang tanggal 30 Desember 2020, hari jam 12 malam. Saya tanya dari sisi keuangan, Inspektorat saya panggil, BPKAD saya panggil, dia bilang jangan pak. Ini berbahaya tidak mungkin dieksekusi tanggal 31, dilaksanakan tanggal 31, dan dilaporkan tanggal 31,” tandasnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Pastikan Distribusi Bantuan Pangan Tepat Sasaran
Penulis : Resti Setiawati
Editor: Midkhal
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar