Logo Sulselsatu

Muda Sarankan Dewan Gunakan Hak Interpelasi ke Pj Walikota Soal Dana Hibah

Asrul
Asrul

Sabtu, 06 Februari 2021 11:28

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dana Hibah Pariwisata yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf diperuntukkan kalangan usaha restoran dan perhotelan Kota Makassar tahun 2020 tidak mampu dicairkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Dana Hibah ini sangat dibutuhkan ditengah pandemi Covid-19 yang dampaknya menghantam kalangan usaha restoran dan perhotelan. Akibat tidak cairnya dana hibah pariwisata ini yang nilainya cukup besar Rp48,8 Miliar, pemilik usaha perhotelan melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes kepada pemerintah kota.

Berbagai alasan disampaikan PJ Walikota Rudy Djamaluddin yang berujung pada pencopotan Kadis Pariwisata Rusmayani Madjid.

Baca Juga : Pemkot Makassar dan DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2025

Menyikapi kisruh dana hibah pariwisata tersebut, mantan Anggota DPRD Kota Makassar Mudzakkir Ali Djamil yang biasa disapa Muda menyarankan DPRD Kota Makassar untuk menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada PJ Walikota Makassar atas masalah ini.

Hak Interpelasi ini akan menemukan jawaban yang sebenar-sebenarnya atas tidak cairnya dana hibah. Apalagi mantan kadis pariwisata juga merasa dikambing hitamkan yang berujung pencopotannya.

“Akibat tidak cairnya Dana Hibah Pariwisata ini tentu merugikan kalangan usaha restoran dan perhotelan di Kota Makassar yang saat ini terdampak Covid-19. Turunnya kalangan usaha perhotelan melakukan demo sebagai indikasi bahwa mereka sangat kecewa terhadap pemerintah kota Makassar,” ujar Muda sapaannya ke awak media, Sabtu (6/2/2021).

Baca Juga : DPRD Makassar Desak Pemkot Cairkan Dana Hibah KONI 2024

Dan yang juga disesalkan kata Muda karena pihak Pemerintah Kota Makassar cenderung saling menyalahkan, apalagi berujung pada pencopotan Kadis pariwisata. Ini sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diungkap dari kisruh ini.

“Kalo saya sarankan, sebaiknya DPRD Makassar menggunakan hak interpelasinya untuk meminta penjelasan PJ Walikota Makassar. Penggunaan hak interpelasi ini akan bisa mengungkap apa sebenarnya persoalan mendasar yang mengakibatkan tidak cairnya dana hibah pariwisata untuk Kota Makassar. Dan ini akan menjawab kegelisahan publik khususnya kalangan usaha yang bergerak disektor perhotelan dan restoran,” urai Sekretaris Partai Gelora Sulsel itu.

Editor: Asrul

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar25 November 2024 22:48
Seminar Kesehatan dan Donor Darah Meriahkan Peringatan Hari Guru di SIT Al Fatih
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Fatih memperingati dan menyemarakkan Hari Guru dirangkaikan Hari Kesehatan Nasional de...
Politik25 November 2024 22:39
Bawaslu Diminta Kawal Wilayah dari Serangan Fajar
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menyoroti maraknya praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pem...
Metropolitan25 November 2024 22:36
Tok! APBD Makassar 2025 Capai Rp5,7 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar resmi menyepakati Anggaran ...
Hukum25 November 2024 21:36
12 Daerah Rawan di Sulsel Dapat Pengamanan Khusus untuk Pilkada 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memetakan 12 daerah yang bakal menjadi perhatian khusus dalam proses pemungutan sua...